Bahlil Ungkap Kabar Terbaru soal Investasi Pulau Rempang, Masyarakat Sudah Setuju Ada Tapinya
- Tangkapan layar.
Bali – Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau sudah sepakat jika ada investor yang masuk dan membangun kawasan Pulau Rempang. Hal itu diketahui setelah Bahlil mendatangi langsung Pulau Rempang.
Bahlil terjun langsung ke lapangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Wakapolri Komjen Agus Andrianto.
"Bahwa pertama masyarakat Rempang itu setuju dengan investasi, bukan gak setuju tapi setuju dengan investasi cuma cara komunikasinya aja yang gak pas, harus diakui itu komunikasinya gak pas," ujar Bahlil di Nusa Dua, Bali pada Rabu, 20 September 2023.
Dia juga menjelaskan hasil tersebut didapat setelah melakukan rapat bersama dengan tokoh-tokoh di Pulau Rempang. Bahlil menyebut bahwa sudah melakukan diskusi mendalam dan berakhir pada kesimpulan agar masyarakat Pulau Rempang tak dipindahkan dari Pulau Rempang.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan keterangan terkait proyek Rempang
- ANTARA/Yude
"Ternyata kesimpulannya adalah mereka pengin agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar Rempang, tadinya mereka itu mau ditaruh di Kampung Galang," kata Bahlil.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menggelar rapat teknis di Batam, yang juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan Kepala BP Batam H Muhammad Rudi (HMR).
Rapat teknis ini bagian dari instruksi Presiden Joko Widodo yang mengutus Menteri Investasi/Kepala BKPM untuk mengatasi persoalan di Pulau Rempang.
Diketahui, Pulau Rempang akan dibangun Rempang Eco City, salah satu proyek yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional 2023. Pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.
Proyek ini merupakan kawasan industri, perdagangan hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia.
