Kemenkeu Kasih Pencerahan ke Anies yang Sebut Pajak Dijadikan Alat Tekan Pengusaha Pendukungnya
- istimewa
Jakarta - Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo membantah, atas tudingan bakal calon presiden (bacapres)Â Anies Baswedan.
Bacapres itu mengatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan alat negara yang digunakan untuk menekan para pengusaha, yang mendukungnya maju sebagai calon presiden 2024.
"Informasi yang bapak (Anies) terima perlu diperjelas dan tudingan ada penggunaan alat negara untuk kepentingan politis tertentu dipastikan tidak benar," kata Prastowo lewat Twitternya @prastow Rabu, 20 September 2023.
Prastowo mengatakan, Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa berkomitmen menjaga integritas dan akan menindak tegas semua pelanggaran yang dilakukan pegawai.
"DJP adalah alat negara yang digunakan secara deliberatif untuk menghimpun partisipasi rakyat, bergotong royong dengan membayar pajak demi kebaikan bersama," tegasnya.
Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo.
- Anisa Aulia/VIVA.
Prastowo meminta, kepada bakal calon presiden yang maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang, untuk menjadikan pajak sebagai edukasi agar tingkat kepatuhan pajak semakin tinggi.
"Kami mendorong para bacapres dan kontestan politik dapat menjadikan pajak sebagai isu utama dalam diskursus publik, agar timbul kesadaran yang semakin tinggi dan kepatuhan yang lebih baik. Demi mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera," jelas dia.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan tidak ada pengusaha pengusaha besar yang berani mendekat mendukungnya. Adapun pengusaha-pengusaha yang mendukungnya saat ini, kata Anies, merupakan pengusaha-pengusaha ukuran menengah, bukan kelas kakap.
Bakal capres Anies Baswedan saat dialog publik di UGM-Mata Najwa
- Youtube UGM
"Banyak pengusaha-pengusaha yang membantu, ini buat catatan, yang membantu (pengusaha) ukuran menengah, yang besar-besar ini tidak ada yang berani mendekati, semua yang besar-besar tidak ada yang mendekat, yang dekat ini yang tengah-tengah ini," ujarnya.
Para pengusaha menengah yang mendukungnya itu, lanjut Anies, juga harus mengalami situasi yang janggal. Menurut Anies, pengusaha-pengusaha yang membantunya tiba-tiba perusahaannya mengalami pemeriksaan.
"Pemeriksaan pajak, pemeriksaan yang lain-lain. Ada contoh di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, katanya random, tapi 10 (perusahaan) miliknya semua diperiksa pajaknya yang katanya random, apa yang terjadi takut membantu. Padahal yang mereka lakukan bukan membantu saya, membantu relawan, membantu event yang mereka biayai semua di daerahnya masing-masing," papar Anies.
Anies lantas dikonfirmasi host Mata Najwa, Najwa Shihab, apakah alat negara digunakan untuk menekan para pengusaha-pengusaha pendukungnya, Anies mengakui faktanya memang demikian.
"Iya, Itu laporannya begitu. Iya (alat negara digunakan)," ujar Anies "Saya tidak tahu yang memerintahkan siapa? tapi faktanya di lapangan seperti itu," imbuhnya.
Sederet Insentif Pemerintah Ditegaskan Redam Dampak PPN Jadi 12 Persen pada 2025, Ini Penjelasannya
Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 dinilai tidak akan berdampak negatif pada penjualan produk otomotif.
