Soal Konflik Rempang, Luhut: Kalau Saya yang Tangani Tidak Ada Masalah

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, akar masalah dari kekisruhan akibat konflik lahan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, adalah karena pendekatan yang salah yang dilakukan kepada masyarakat di wilayah tersebut.

Dia menegaskan, saat dirinya berkesempatan untuk menangani masalah pembebasan tanah di Pulau Rempang tersebut, sebelumnya tidak pernah terjadi masalah sedikit pun.

"Selama saya yang menangani banyak pembebasan tanah di Pulau Rempang, itu tidak ada masalah," kata Luhut saat ditemui di kawasan Central Park, Jakarta Barat, Selasa, 19 September 2023.



Bentrok aparat vs warga di Pulau Rempang

Photo :

• Dok. Istimewa

Dia meyakini, apabila pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat Rempang dapat terlaksana dengan baik, maka proses pembebasan lahan itu tidak akan menimbulkan polemik seperti saat ini.

"Rempang itu, mungkin sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin pendekatannya saja yang belum pas," ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan, hal itu perlu dilakukan melalui justifikasi yang lebih mendalam. Dia meyakini pada umumnya masyarakat Rempang bersedia direlokasi, dengan kompensasi yang sesuai dengan keinginan mereka masing-masing.

"Karena kalau harusnya justifikasi, rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah. Kalau mereka mau direlokasi, ada yang mau dikasih rumah, pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Meskipun ada juga yang mau uang atau cash-nya saja," kata Luhut.

Meski demikian, Luhut mengatakan bahwa dalam upaya-upaya pembebasan tanah dimanapun, maka hal itu tentunya juga tidak luput dari adanya oknum provokator. Provokator itulah yang menurut Luhut kerap menjadi pihak yang mengadu domba, antara rakyat yang digusur dengan pemerintah dalam urusan pembebasan lahan seperti itu.

"Kemudian yang provokator pasti ada, itu perlu dipisah-pisahkan. Jadi saya kira tidak ada masalah," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

"Karena kalau harusnya justifikasi, rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah. Kalau mereka mau direlokasi, ada yang mau dikasih rumah, pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Meskipun ada juga yang mau uang atau cash-nya saja," kata Luhut.