Bahlil Sebut Kepri Tak Maju-maju, Setiap Investasi Besar Masuk Selalu Gagal
- BP Batam
Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, penyebab Kepulauan Riau (Kepri) tidak maju-maju. Hal itu menurutnya, disebabkan oleh selalu gagalnya investasi besar masuk di wilayah tersebut.
Adapun pada beberapa waktu terakhir terjadi konflik antara warga Rempang dengan aparat penegak hukum. Konflik itu terjadi karena warga menolak atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City
"Kenapa Kepri tidak maju-maju, Bapak Ibu mohon maaf, setiap investasi besar yang masuk selalu gagal. Kenapa gagal? Karena kita gampang diprovokasi oleh orang lain yang tidak menginginkan indonesia maju dan Kepri maju. Jadi saya pingin kita bicara baik-baik, clear kan baik-baik," ujar Bahlil di Batam Senin, 18 September 2023.
Bahlil mengatakan, investasi di Pulau Rempang harus terus berlanjut. Sebab tidak ada provinsi manapun yang maju hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Bapak Ibu tahu, tidak ada negara manapun tidak ada provinsi manapun Pemda Kota manapun yang maju karena dibiayai APBD. Sampai orang tua kita ini tadi malam menyampaikan Bapak Menteri, Rempang ini kalau mau maju harus ada investor," jelasnya
Sebelumnya diberitakan, Bahlil menegaskan, investasi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau harus dilanjutkan. Sebab, Indonesia ingin merebut Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment/FDI) yang saat ini dikuasai negara tetangga.
Bahlil mengatakan, rencana investasi di Rempang harus tetap berjalan demi kepentingan rakyat. Menurutnya, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
“Investasi itu bukan seperti menanam buah dari sebuah pohon, kita ini berkompetisi. FDI global terbesar itu sekarang ada di negara tetangga, bukan di negara kita. Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan," tegas Bahlil dalam keterangannya Senin, 18 September 2023.
Bahlil juga menyampaikan bahwa akan banyak kerugian yang akan dirasakan, baik dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat jika potensi investasi tersebut tidak berhasil direalisasikan.
“Ini investasinya total Rp 300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang,” jelasnya.
