Bahlil Buka-bukaan Kerugian Kalau Investasi di Rempang Dilepas, Warga Lokal Juga Rugi
- VIVA/Anisa Aulia
Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan, investasi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau harus dilanjutkan. Sebab, Indonesia ingin merebut Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment/FDI) yang saat ini dikuasai negara tetangga.
Bahlil mengatakan, rencana investasi di Rempang harus tetap berjalan demi kepentingan rakyat. Menurutnya, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
“Investasi itu bukan seperti menanam buah dari sebuah pohon, kita ini berkompetisi. FDI global terbesar itu sekarang ada di negara tetangga, bukan di negara kita. Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan," tegas Bahlil dalam keterangannya Senin, 18 September 2023.
"Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam,” tambahnya.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan keterangan terkait proyek Rempang
- ANTARA/Yude
Bahlil juga menyampaikan bahwa akan banyak kerugian yang akan dirasakan, baik dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat jika potensi investasi tersebut tidak berhasil direalisasikan.
“Ini investasinya total Rp 300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang,” jelasnya.
Adapun Pulau Rempang dengan luas mencapai 17.000 hektare akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Batam
- Kementerian ATR/BPN
Untuk tahap awal jelas Bahlil, kawasan ini sudah diminati oleh perusahaan kaca terbesar di dunia asal Tiongkok, Xinyi Group yang berencana akan berinvestasi senilai USD11,5 miliar atau setara Rp174 triliun sampai dengan 2080.
“Total area itu kan 17.000 (hektare) tapi dari 17.000 (hektare) lebih itu kan ada sekitar 10.000 hektare itu kawasan hutan lindung yang enggak bisa kita apa-apain. Jadi areanya itu kurang lebih sekitar 7.000 (hektare) yang bisa dikelola. Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000-2.500 hektare,” imbuhnya.
