Pertamina Pastikan Kuota Pertalite 2023 Tak Jebol, Begini Itung-itungannya

Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga memastikan, kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite pada tahun ini tidak akan jebol atau mencukupi. Hal itu seiring dengan penurunan konsumsi pada BBM tersebut. 

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan, memang untuk Jenis BMM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite pada tahun ini mengalami peningkatan. Namun, permintaan itu tidak setinggi pada tahun 2022. 

"Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa dibandingkan demand tahun 2022, untuk pertumbuhan demand JBT Solar dan JBKP Pertalite di tahun 2023 ini secara pertumbuhannya mengalami penurunan. Jadi tetap ada pertumbuhan tapi memang pertumbuhan tersebut tidak secepat daripada tahun-tahun sebelumnya," ujar Riva dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII Rabu, 13 September 2023.

Riva mengungkapkan, turunnya permintaan konsumsi jenis BBM Solar dan Pertalite itu, dikarenakan penyaluran sudah dilakukan dengan tepat sasaran. 

"Ini merupakan salah satu indikasi adanya dampak daripada upaya-upaya yang kami lakukan untuk melakukan pendistribusian LPG dan juga JBT, JBKP ini ke pengguna yang tepat sasarannya," terangnya. 

Riva menuturkan, dengan tren kuota yang ada saat ini, diharapkan bahwa kuota BBM Pertalite tidak akan melebihi kuota yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. 

"Untuk JBKP Pertalite dapat kami sampaikan dan kami laporkan bahwa untuk prognosa 2023 itu secara realisasi diharapkan masih berada di bawah kuota APBN," jelasnya.

Dia menjelaskan, dari tren subsidi dan kompensasi dibandingkan tahun 2022. Jika digabungkan tercatat mengalami penurunan sebesar 36,7 persen.

"Di mana jika di breakdown antara subsidi dan kompensasi, untuk subsidi dibandingkan 2022 prognosa 2023 mengalami penurunan 13,2 persen. Sementara untuk kompensasi mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 59,5 persen," imbuhnya.

Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR

Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.

VIVA.co.id

18 Desember 2024