Pensiun Dini PLTU di RI Harus Perhitungkan Semua Risiko, Ini Alasannya
- Harry Siswoyo/VIVAnews.
Jakarta – Rencana memensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di Indonesia, tidak bisa secara tiba-tiba dilakukan begitu saja hanya atas dasar transisi energi.
Hal itu diutarakan oleh Manajer Program Transformasi Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo. Dia menegaskan, Indonesia tidak bisa langsung memensiunkan PLTU Batu Bara, menyusul sejumlah risiko yang dihadapi dari langkah tersebut.
"Termasuk biayanya yang sangat besar. Terus yang nanggung siapa?" kata Deon dalam keterangannya, Selasa, 12 September 2023.
Ilustrasi PLTU
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
Menurutnya, seluruh kalangan harus melihat solusi secara holistik dalam memensiunkan PLTU. Pengutamaan benefit dalam solusi tersebut harus diperhitungkan agar pemenuhan energi sistem kelistrikan terjaga.
Pemerintah Indonesia sepakat untuk memensiunkan PLTU batu bara dan beralih ke energi bersih, namun harus secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan. "Dan Indonesia bisa belajar dari China," ujarnya.
Diketahui, pembangkit listrik dengan batu bara sudah memanfaatkan Fly Ash and Bottom Ash (FABA) dari PLTU, guna menggerakkan roda ekonomi masyarakat serta membangun infrastruktur desa di sekitar PLTU. Hal itu seperti misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, paving untuk pencegah banjir, dan tetrapod untuk penahan abrasi.
Sementara itu, Pemerintah mengungkapkan sejumlah tantangan untuk memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rangkaian Paris Summit 2023.
"Tantangan lainnya menyangkut cost of borrowing yang terhitung masih tinggi. Selain itu, investasi dalam infrastruktur untuk mendistribusikan energi juga perlu menjadi perhatian," ungkap Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya.
Analisis dari lembaga kajian Transition Zero mengungkapkan bahwa kebutuhan dana untuk mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia cukup besar. RI paling tidak memerlukan US$37 miliar atau setara Rp569 triliun (kurs rupiah Rp15.396 per dolar AS) untuk menghentikan 118 pembangkit listrik batu baranya lebih awal.
