Tolak Penghapusan Pertalite, Anggota DPR: Rugikan Masyarakat dan Negara
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Anggota DPR RI dari Komisi VII fraksi PKS, Mulyanto menyoroti rencana Pemerintah untuk menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. Dia menegaskan, pihaknya menolak Pertalite dihapus, sebab akan merugikan negara dan masyarakat.
Mulyanto mengatakan, jika Pertalite dihapus pada 2024 mendatang, hal itu akan membebani masyarakat. Sebab, harga BBM akan semakin mahal.
"Terkait rencana Pemerintah untuk menghapus Pertalite dan menggantinya dengan Pertamax 92 Green, yang rencananya diusulkan untuk diimplementasikan pada tahun 2024. Dengan ini kami menyampaikan sikap kami bahwa kami menolak rencana tersebut, karena secara langsung hanya akan menyisakan BBM yang berharga mahal bagi masyarakat," kata Mulyanto di Rapat Paripurna ke-5, Selasa, 12 September 2023.
Pertamax Green 92 Butuh Bioetanol Impor
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.
Menurutnya, Pertamax Green 92 merupakan campuran antara Pertamax 92 dan bioetanol. Dalam hal ini, bioetanol sendiri saat ini masih diimpor.
"Karenanya selain merugikan masyarakat karena menyisakan BBM berharga mahal juga kita akan tergantung pada impor bioetanol. Akibatnya negara pun akan rugi, dari segi transaksi berjalannya dan tidak ada yang diuntungkan kecuali mafia impor," jelasnya.
"Artinya mohon pimpinan, gagasan atau usulan ini dapat dibatalkan," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengonfirmasi bahwa saat ini pemerintah memang tengah membahas rencana penghapusan BBM jenis Pertalite. Pertamina sebelumnya menyampaikan rencana mengganti Pertalite dengan Pertamax Green 92.
Luhut mengakui, rencana tersebut juga terkait dengan masalah polusi udara di Indonesia, yang sejak beberapa waktu terakhir telah menjadi perhatian pemerintah untuk segera dicarikan solusinya.
"Sekarang lagi dihitung. Ini kan terkait masalah polusi juga. Jadi kita mau etanol berapa persen, supaya oktannya, supaya sulfurnya kurang," kata Luhut di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu, 6 September 2023.
Dia mengatakan, wacana penghapusan Pertalite ini menurut pemerintah memang berkaitan erat dengan emisi karbon, yang dihasilkan dari penggunaan kendaraan bermotor di sektor transportasi. Upaya perbaikan kualitas bahan bakar pun menjadi salah satu fokus pemerintah guna mengatasi masalah polusi udara di Tanah Air yang disebut-sebut sudah semakin parah.
"Hasil pengetesan di lapangan, sekarang 37 persen sepeda motor itu tidak lulus uji emisi. Jadi sekarang kita mau perbaiki dulu bahan bakarnya," ujar Luhut.
Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.
