Kereta Cepat Belum Ada Izin Operasi, Menhub Budi Pastikan Aman Dijajal PM China

Menhub Budi Karya Sumadi.
Sumber :
  • Dokumentasi Kemenhub.

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung aman untuk dijajal oleh Perdana Menteri (PM) China, Li Qiang bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Pasalnya, sertifikat izin operasional kereta cepat itu belum ada. 

Budi mengatakan, uji coba itu dilakukan justru untuk mengeluarkan sertifikat izin operasional. Namun, menurut dia secara prinsip Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah ada di atas ekspektasi. 

"Justru uji coba dipakai untuk mengeluarkan sertifikat, memang belum ada izin operasi tapi secara prinsip kami melihat kereta ini excellent bahkan di atas ekspektasi kita. (Kereta Cepat) Aman, aman (dipakai PM China)," kata Budi Hotel Mulia, Jakarta.

Menhub Budi Karya Sumadi Diperiksa KPK

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Sebelumnya diberitakan Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia II Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bersama dengan Perdana Menteri China Li Qiang bakal menjajal Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Rabu, 6 September 2023.

Adapun Luhut menyatakan uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung bersama PM Li Qiang yang mewakili pemerintah China ini, merupakan pembuktian dari keberhasilan kerja sama yang dijalin oleh kedua belah pihak dalam megaproyek tersebut.

Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Photo :
  • Dok. KCIC

"Ini juga bukti nyata kerja sama berkualitas tinggi yang modern, antara kedua negara," ujar Luhut.

Perang Bintang AS dan China

Menko Luhut juga meyakini, kedatangan Li Qiang ke Indonesia ini akan mampu menarik lebih banyak lagi kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi dari China ke Indonesia, dan sebaliknya pun turut mendorong investor Indonesia untuk berinvestasi ke China.

8 orang tewas dan 17 Luka-luka usai Insiden Penusukan di Sebuah Sekolah di China
Bendera China.

China: Veto AS atas Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gaza Tunjukkan Standar Ganda

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan tindakan AS yang kembali mengajukan veto atas rancangan resolusi DK PBB atas Gaza kembali menunjukkan standar ganda AS.

img_title
VIVA.co.id
23 November 2024