LRT Jabodebek Bermasalah, Luhut: Jangan Bikin Ribut, Semua Butuh Waktu

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan
Sumber :
  • VIVA/Ahmad Farhan Faris

JakartaMenteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal LRT Jabodebek yang mengalami banyak masalah. Menurut dia, tak ada kesalahan mengoperasionalkan lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis pada 31 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025

“Gini, LRT itu enggak ada kesalahan yang anu, memang masih kalibrasi saja. Jadi jangan terus-terusan dibikin ribut aja,” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat, 1 September 2023.

2 Hari Diresmikan Jokowi, LRT Jabodebek Udah Ngadat

Photo :
  • VIVA
Gerbong Khusus Wanita di LRT Jabodebek Mulai 23 Desember, Berlaku Senin hingga Jumat

Apalagi, kata Luhut, LRT ini merupakan karya anak bangsa sehingga patut diapresiasi. Sebab, Luhut menyebut dulu negara lain juga pasti mengalami hal yang sama ketika baru mengoperasionalkan LRT.

“Ini kan yang buat anak bangsa baru pertama kali dibuat. Apakah dulu China, kemudian Jepang, apa tidak alami seperti ini? Ya ngalami lah,” ujarnya.

LPI Survei 10 Menteri Kabinet Prabowo dengan Kinerja Terbaik: Nomor 1 dan 4 Mengejutkan

Menteri koordinator maritim dan investasi, Luhut Binsar Pandjaitan

Photo :
  • VIVA/Ahmad Farhan Faris

Tentu, Luhut mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi dalam hal ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Maka dari itu, Luhut meminta tidak perlu lagi dipersoalkan adanya gangguan saat LRT Jabodebek sudah beroperasi.

“Kita evaluasi, tadi saya bicarakan dengan Menteri Perhubungan. Perlahan-lahan turun sekalian kalibrasinya, mungkin butuh beberapa bulan ke depan ini. Jadi enggak usah terlalu ribut, semua butuh waktu. Orang kawin aja butuh waktu kok,” pungkasnya.

Prasetyo Hadi

Aturan soal Dinas Luar Negeri: Harus Seizin Prabowo, Rombongan Dibatasi

Mensesneg Prasetyo Hadi mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan izin perjalanan dinas luar negeri (PDLN) untuk menteri, kepala lembaga, hingga Pemerintah Daerah.

img_title
VIVA.co.id
26 Desember 2024