Jokowi Minta ke OJK dan BI Agar Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan
- ANTARA/Yashinta Difa Pramudyani
Tangerang – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar urusan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dikenakan agunan atau penjaminan. Sebagai gantinya, dia meminta agar skema penyaluran KUR menggunakan penilaian kredit atau credit scoring.
Presiden mengatakan, untuk itu dia mendorong agar menteri terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) agar tidak mengenakan agunan pada KUR.
"Saya masih mendorong terus kepada menteri, kepada OJK, kepada BI agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan. Mestinya harus menggunakan sistem credit scoring, mestinya seperti itu," kata Jokowi di Nusantara Hall ICE BSD, Tangerang Kamis, 31 Agustus 2023.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BRI. (ilustrasi)
Presiden mengatakan, saat ini sudah ada 145 negara yang menerapkan credit scoring untuk memberikan pembiayaan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
"Sudah 145 negara untuk UMKM menggunakan sistem credit scoring, melihat skornya, melihat karakter (UMKM)-nya baik atau tidak, beri Rp 500 juta, beri Rp 300 juta, beri Rp100 juta,” jelasnya.
Dia menilai, penggunaan sistem ini tepat dilakukan karena banyak pengusaha muda yang baru memulai usahanya, dan belum memiliki aset yang bisa digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan modal.
“Mestinya seperti itu, karena pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk dunia usaha, biasanya belum memiliki aset, belum memiliki kolateral, belum memiliki agunan,” jelasnya.
Jokowi juga meyakini, dengan sistem credit scoring akan memudahkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan. Jokowi pun menegaskan akan terus mendorong penyaluran kredit KUR tanpa agunan ini.
“Jadi kalau peluang diberikan dengan sistem credit scoring itu akan lebih memudahkan. Ini akan terus saya dorong,” kata dia.
Adapun terkait program pembiayaan bagi UMKM dengan bunga yang rendah, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah telah memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan alokasi anggaran Rp 460 triliun dan bunga 6 persen.
“Tadi, Ketua HIPMI meminta dukungan dari sisi pembiayaan, utamanya bagi UMKM. Bagi UKM kita perlu saya sampaikan bahwa sejak saya masuk yang namanya KUR tahun ini diberikan jatah Rp 460 triliun dengan bunga hanya 6 persen,” terangnya.
