Kendalikan Inflasi, Pemerintah Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras Medium di Seluruh RI
- VIVA/Anisa Aulia
Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan, Pemerintah melakukan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SIGAP SPHP) mulai 28 Agustus 2023. Ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pasar beras medium. Upaya itu salah satunya dilakukan untuk mengendalikan laju inflasi di bulan Agustus dan September 2023.
Kepala Badan Pangan Nasional Bapasnas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, Pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan Beras SPHP secara masif ke outlet-outlet yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
"Hari ini kami pantau kegiatan penyaluran Beras SPHP di DKI Jakarta yang juga dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras medium di masyarakat," kata Arief dalam keterangannya, Senin, 28 Agustus 2023.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Gudang Bulog
- VIVA/Anisa Aulia
Arief menjelaskan, Pemerintah terus berupaya untuk menjaga harga beras dengan memastikan stabilitas pasokan di seluruh pasar di Indonesia. Oleh sebab itu, pihaknya telah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan penyaluran beras SPHP di seluruh wilayah Indonesia sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp 9.450/kg atau kemasan 5 kg dengan harga Rp 47.250.
Melalui pemenuhan kebutuhan pasokan beras yang mencukupi sesuai HET jelas dia, maka stabilitas harga beras medium di pasaran akan terjaga. Sehingga dengan itu juga daya beli masyarakat dapat terus dijaga.
"Di samping itu melalui upaya ini, laju inflasi di bulan Agustus dan September 2023 diharapkan dapat terkendali," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan jajarannya telah menyiapkan beras SPHP di berbagai outlet baik pasar rakyat maupun ritel modern.
"Saya perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat agar tidak usah takut, datang saja ke pasar-pasar, Bulog sudah menyiapkan semuanya. Beras SPHP ada di seluruh pasar dan ritel-ritel secara kontinyu," ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi Dipastikan Terjaga PPN Jadi 12 Persen, Sistem Perpajakan Makin Kuat
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025 mendapat sorotan dari masyarakat.
