Daftar Kementerian dengan Anggaran Jumbo di Tahun 2024
- Setkab.go.id
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa akhir kepemimpinannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) 2024 mengalokasikan anggaran belanja negara sebesar Rp 3.304,1 triliun. Dari anggaran itu alokasi untuk belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.446,5 triliun.
Adapun pada tahun 20024 Pemerintah mengarahkan belanja negara untuk penguatan kualitas belanja. Sehingga dengan itu menghasilkan output/outcome yang optimal dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Berdasarkan Buku Nota Keuangan 2024, renacana alokasi anggaran belanja kementerian yang jumbo ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 146,98 triliun.
Kemudian pada posisi kedua ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang mendapatkan rencana alokasi anggaran sebesar Rp 135,44 triliun. Posisi ketiga dengan rencana alokasi anggaran terbesar, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebesar Rp 97,70 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan, untuk belanja negara pada 2024 dialokasikan sebesar Rp 3.304,1 triliun. Itu terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 857,6 triliun.
"Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp 2.781,3 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp 2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp 473,0 triliun, serta Hibah sebesar Rp 0,4 triliun," ujar Jokowi dalam Sidang Paripurna DPR RI.
Berikut kementerian/lembaga yang memiliki anggaran jumbo:
1. Kementerian PUPR Rp 146,98 triliun
2. Kemhan Rp 135,44 triliun
3. Kemendikbudristek Rp 97,70 triliun
4. Kemenkes Rp 90,27 triliun
5. Kemensos Rp 79,19 triliun
6. Kementerian Agama Rp 72,16 triliun
7. Kementerian Keuangan Rp 48,35 triliun
8. Kemenhub Rp 38,44 triliun
9. KPU Rp 28,36 triliun
10. Kemenkumham Rp 18,39 triliun
Dari Sungai hingga Laut, Dampak Polusi Plastik pada Ekosistem Perairan
Polusi plastik adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan sektor informal.
