Ungkap Kendala Pembangunan Gedung Berkelanjutan, Sri Mulyani Sebut RI Butuh US$200 Miliar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sumber :
  • VIVA/Anisa Aulia.

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pembangunan gedung berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Di Indonesia, kebutuhan akan pembangunan baru terus meningkat dan berkembang.

Bendahara Negara mengatakan, hambatan dalam pembangunan berkelanjutan salah satunya berasal dari keuangan.

"Perjalanan menuju konstruksi berkelanjutan masih menemui berbagai kendala. Hambatan keuangan yang ditandai dengan tingginya biaya di muka, dan terbatasnya akses terhadap modal berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan," kata Sri Mulyani dalam Seminar On Energy Efficient Mortgage di Hotel Mulya, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.

Ekonomi Berkelanjutan

Photo :
  • vstory

Sri Mulyani menuturkan, adanya pembangunan gedung yang berkelanjutan akan meminimalkan kerentanan terhadap emisi polusi.

Dia menjelaskan, di wilayah Asia Pasifik membutuhkan dana investasi sebesar US$17,8 triliun untuk bangunan tempat tinggal. Sedangkan di Indonesia, menurutnya membutuhkan investasi sebesar US$200 miliar untuk membangun gedung ramah lingkungan hingga 10 tahun ke depan.

"Jadi dengan kata lain, Pemerintah harus bekerja sangat keras untuk memanfaatkan opsi pembiayaan yang mendukung proyek pembangunan berkelanjutan di Indonesia," jelas dia.

Menurutnya, Indonesia dalam hal ini memerlukan pendanaan yang inovatif dan ramah lingkungan. Pandangan itu, jelasnya, setelah berkaca dari pengalaman dari negara lain.

Waspadai Perang Dagang Jilid II ala Trump, Sri Mulyani: Pasti Akan Berdampak Langsung ke Ekonomi

"Pembiayaan bangunan yang inovatif dan ramah lingkungan sangat penting untuk mentransformasi perekonomian kita. Termasuk sektor konstruksi bangunan yang perlu dirancang menjadi bangunan yang lebih ramah lingkungan, melalui insentif fiskal dalam instrumen keuangan kita," ujarnya.

Setoran Pajak Tambang Kendor, Sri Mulyani Ungkap Biang Keroknya
WKU Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo.

Bamsoet Dorong Kadin Jadi Kekuatan Ekonomi yang Sejajar dengan Politik, Begini Caranya

Bamsoet, menekankan perlunya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, guna memperkuat peran Kadin Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
17 Desember 2024