DPR 'Pelototi' Belanja APBN Supaya Berdampak Langsung Kesejahteraan Rakyat
- Youtube Sekretariat Presiden
Jakarta  – Ketua DPR RI, Puan Maharani berharap, mekanisme belanja negara tahun anggaran 2024 bisa semakin berkualitas, termasuk dalam program pelaksanaannya di berbagai Kementerian/Lembaga.
Hal itu antara lain harus ditunjukkan dengan alokasi anggaran, yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh Kelompok Penerima Manfaat yakni rakyat itu sendiri.
Apalagi, Puan menilai bahwa pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2024, juga telah memperkenalkan konsep Anggaran Berbasis Kesejahteraan (wellbeing budget).
"Yang akan mengkaitkan Kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung," kata Puan dalam pidatonya di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.
Dia menegaskan, nantinya Anggaran Berbasis Kesejahteraan itu akan menjadi acuan di setiap Kementerian/Lembaga, dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN.
Implementasi Komitmen Pemerintah untuk menjalankan Anggaran Berbasis Kesejahteraan pada APBN Tahun Anggaran 2024 itu, diyakini dapat menjadi legacy penyusunan APBN selanjutnya.
Apalagi, lanjut Puan, pada pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2024 di masa persidangan yang lalu, telah terdapat berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan antara pihak DPR RI bersama pemerintah.
"Yang seharusnya telah dirumuskan oleh pemerintah, dalam Rancangan APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan yang akan disampaikan oleh Pemerintah," ujarnya.
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.Â
