Puan Wanti-wanti Pemerintah soal Dampak Utang BUMN hingga Maraknya Kejahatan Perbangkan

Puan Maharani Ketua DPR RI, Rapat Paripurna Pembukaan Masa SIdang 2023-2024
Sumber :
  • Youtube Sekretariat Presiden

Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menegaskan, pihaknya mewanti-wanti  Pemerintahan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami rakyat saat ini. Salah satunya dalam mengatisipasi dampak dari utang sejumlah BUMN yang bisa dialami rakyat.

DPR Ingatkan Kejagung Jangan Ada Motif Pesanan dalam Kasus Tom Lembong

Hal itu ditegaskan Puan dalam pembukaan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun sidang 2023-2024, di Gedung DPR, Jakarta, 16 Januari 2023.

"DPR RI melalui fungsi pengawasan, terus mengarahkan pada upaya untuk meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga Pemerintah, dalam menyelesaikan berbagai permasalahan rakyat, sehingga rakyat merasakan kehadiran Pemerintah dalam melindungi rakyat, mempermudah kehidupan rakyat dan mensejahterakan rakyat," ujar Puan.

Bekali Peserta dengan Keterampilan dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Gedung Kementerian BUMN.

Photo :
  • Wikagedung.co.id

Puan menegaskan, DPR RI pada masa sidang ini, juga akan memberikan perhatian yang besar terkait dengan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, selain utang BUMN. Berikut ini daftarnya.

Pemerintah Gandeng Pelaku Ekonomi Kreatif untuk Perkuat Ekosistem di Indonesia

1. Mengantisipasi dampak konflik geopolitik global yang masih dalam ketidak pastian;

2. Fenomena alam cuaca ekstrim El Nino terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih;

3. Mencermati permasalahan dampak utang sejumlah BUMN;

4. Menyoroti persoalan maraknya kasus kekerasan seksual;

5. Mencermati proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan;

6. Mewaspadai fenomena kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi;

7. Menekankan pentingnya pendampingan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

"Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya. Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut, menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga Eksekutif dan Legislatif," tegas Puan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya