Ketua DPD LaNyalla: Kemiskinan Sulit Dientaskan Pemerintah
- TV Parlemen
Jakarta - Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengungkapkan, Pemerintah Daerah (Pemda) masih sulit mengentaskan kemiskinan dan ketidakadilan. Pasalnya, kedua hal tersebut masih banyak dirasakan oleh masyarakat.
"Kami masih menemukan fakta, persoalan fundamental yang dirasakan oleh masyarakat, yang bermuara kepada dua persoalan mendasar. Yaitu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, dan kemiskinan struktural yang sulit dientaskan oleh Pemerintah Daerah," kata La Nyalla pada Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Presiden RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.
Meski demikian, pihaknya memberikan apresiasi atas upaya Pemerintah Pusat yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat.
"Kami tentu memberi apresiasi, atas upaya Pemerintah Pusat yang menempuh jalan dengan pemberian bermacam bantuan, sebagai bantalan sosial, dalam upaya pengentasan kemiskinan, melalui puluhan program kementerian dan badan," jelasnya.
Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 tercatat menurun dibandingkan September 2022. Persentasenya sebesar 9,36 persen atau mencapai 25,9 juta orang.
Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS), Atqo Mardiyanto mengatakan, pada Maret 2023 persentase penduduk miskin turun 0,21 persen poin bila dibandingkan kondisi September 2022 dan mengalami penurunan 0,18 persen dibandingkan Maret 2022.
"Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,36 persen atau mencapai 25,9 juta orang. Tingkat kemiskinan pada Maret 2023 ini mengalami penurunan atau lebih rendah bila dibandingkan kondisi September 2022," kata Atqo dalam konferensi pers, Senin, 17 Juli 2023.
Dia menuturkan, jumlah penduduk miskin Maret 2023 turun 0,46 juta orang bila dibandingkan September 2022. Angka itu turun 0,26 juta orang dibandingkan dengan Maret 2022.
"Meskipun terus mengalami penurunan namun demikian tingkat kemiskinan Maret 2023 ini belum pulih seperti masa sebelum pandemi," jelasnya.
Â
Pengamat: 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran di Bawah Bayang-bayang Jokowi
Pengamat politik menilai 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran masih dipengaruhi bayang-bayang Jokowi, dengan tantangan besar di sektor ekonomi dan ketahanan pangan.
