Backlog Perumahan di Jabodetabek Capai 2,9 Juta, Perumnas Genjot Pembangunan Hunian TOD
- Dok. Perumnas
Jakarta – Angka backlog hunian di Indonesia berdasarkan data Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas), tercatat mencapai 12,71 juta. Di mana, 2,9 juta di antaranya tersebar di wilayah Jabodetabek.
Bahkan, dari masyarakat yang memiliki hunian di Jakarta, 63 persen di antaranya belum memiliki hunian layak. Adanya pasar yang besar dengan terbatasnya tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap hunian layak, telah menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diatasi.
Dengan adanya permasalahan tersebut, Perumnas sebagai BUMN pengembang hunian masyarakat pun berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan kawasan layak huni secara berkesinambungan.
"Kami akan selalu bertekad membangun hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat," kata Direktur Utama Perumnas, Budi Saddewa Soediro, dalam keterangannya, Kamis, 10 Agustus 2023.
Budi menambahkan, Perumnas berkomitmen pada tugasnya yang sejalan dengan program Pemerintah dan PP 83 Tahun 2015, khususnya pada program Pengembangan Kawasan TOD dan Peningkatan Kualitas Perumahan, Permukiman & Rusun.
Rumah cluster terjangkau dan subsidi yang ditawarkan Perumnas.
- Dok. Perumnas
Sejauh ini, Perumnas telah menginisiasi berbagai program guna peningkatan kualitas hunian layak melalui revitalisasi. Pelaksanaan revitaliasi hunian terfokus pada peningkatan fasilitas umum, guna menciptakan interaksi sosial yang positif bagi penghuni dan masyarakat di sekitarnya.
Inisiasi Perumnas dalam mengembangkan kawasan hunian layak huni terwujudkan melalui revitalisasi Rusun Sukaramai Medan, merupakan revitalisasi rumah susun pertama di Indonesia yang sudah sukses dilakukan mulai tahun 2017. Inisiasi tersebut akan terus dijalankan dengan adanya rencana revitalisasi pada rusun Klender dalam waktu ke depan.
"Revitalisasi kawasan hunian kami lakukan tidak hanya untuk mengatasi lingkungan yang terkesan kumuh dari kepadatan penduduk maupun masalah kepemilikan rumah, tetapi sekaligus meningkatkan kualitas bangunan dengan memberikan fasilitas untuk menunjang kehidupan sosial masyarakat melalui hunian berkualitas," ujarnya.
Pada kunjungan kerja Wantimpres di Samesta Mahata Serpong, Djan Faridz selaku Anggota Wantimpres menjelaskan, ketersediaan hunian layak bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah, menjadi salah satu concern utama penaganan backlog hunian.
"Hadirnya Hunian berkonsep TOD seperti di Samesta Mahata Serpong ini harus dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi penghuninya namun juga masyarakat sekitar melalui ketersediaan unit komersial/UMKM, serta menjadi simpul perekonomian baru," ujarnya.
Pungutan BPHTB dan PGN Dibebaskan untuk Bangun Hunian MBR, Menteri Ara Apresiasi Pemda Sudah Ikhlas
Tiga menteri Presiden Prabowo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
