BPS: Ekonomi RI Kuartal II-2023 Tumbuh 5,17 Persen
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Perekonomian Indonesia secara tahunan atau year-on-year (yoy) tumbuh sebesar 5,17 persen pada kuartal II-2023. Hal itu dilaporkan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Moh. Edy Mahmud.
Dia menjelaskan, besaran produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II-2023, atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp 5.226,7 triliun dan atas harga konstan Rp 3.075,7 triliun.
"Sehingga pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2023 dibandingkan kuartal I-2023, secara quarter-to-quarter (q-to-q) tumbuh sebesar 3,86 persen dan secara year-on-year (yoy) tumbuh sebesar 5,17 persen," kata Edy dalam telekonferensi, Senin, 7 Agustus 2023.
Gedung BPS / Badan Pusat Statistik
- vivanews/Andry Daud
Dia menambahkan, di tengah perekonomian global yang diperkirakan melambat dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, justru perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh solid sebesar 5,17 persen (yoy).
Terlebih, pada kuartal II-2023 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara q-to-q lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.
"Ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan di kuartal II selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di kuartal I," ujarnya.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan juga konsisten berada pada level 5 persen selama 7 kuartal berturut-turut. "Hal itu menandakan pertumbuhan ekonomi kita semakin stabil," ujar Edy.
Jika didalami, lanjut Edy, PDB kuartal II-2023 jika dilihat dari sisi lapangan usaha, terlihat bahwa seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Kemudian lapangan usaha utama, yaitu lapangan manufaktur, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi, juga tercatat melanjutkan transfer tumbuhan positif.
"Lapangan-lapangan tersebut sebetulnya share-nya sekitar 64,36 persen dari PDB kita di kuartal II-2023," ujarnya
PDIP Tak Tolak Kenaikan PPN 12% tapi Minta Dikaji Ulang
PDIP menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, melalui pengesahan UU tentang HPP bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDIP.
