Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Baru Rp 387 Triliun dari Target Rp 1.112 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sumber :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi pengadaan Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri Negeri (PDN) hingga saat ini baru sebesar Rp 387,81 triliun, dengan 768 ribu paket. Jumlah itu masih jauh dari nilai belanja pengadaan barang/jasa pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp 1.112,45 triliun dengan 5,3 juta paket pengadaan. 

Rencana Sri Mulyani Kejar Potensi Pajak Underground Economy

"Artinya masih banyak belanja yang masih bisa dioptimilakan. Saya berharap pengadaan barang dan jasa 6 bulan terakhir 2023 itu betul-betul bisa memacu penggunaan produk dalam negeri," kata Sri Mulyani di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023.

Presiden Jokowi dan para menteri beli produk lokal saat ke Mal di Pekanbaru

Photo :
  • Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Sri Mulyani Ungkap PPN Naik Jadi 12 Persen Sesuai UU Mulai 1 Januari 2025

Bendahara negara ini menjelaskan, dari nilai realisasi tersebut, sebesar Rp 216,36 triliun atau 55,79 persen adalah produk dalam negeri. Sedangkan sisanya, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masih dalam proses verifikasi. 

Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah memiliki beberapa poin strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan memperkuat industri. 

Sri Mulyani Tugasi Wamenkeu Anggito Kejar Pajak Underground Economy

Menurutnya, itu dilakukan dengan dorongan Pemerintah meningkatkan realisasi belanja pengadaan barang dan jasa negara di berbagai sektor, termasuk Kementerian Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, Pemerintah berupaya mendorong peningkatan realisasi belanja produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)/Industri Kecil Menengah (IKM)/Artisan minimal senilai Rp 250 triliun. 

Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah juga mendorong transaksi melalui E-Katalog. Sebab dengan itu diharapkan nilai transaksi  mencapai Rp 500 triliun. 

"Saya mengharapkan kebutuhan barang/jasa seluruh Satker dapat diakomodasi dari E-Katalog, tentunya dengan produk-produk dalam negeri," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya