Sri Mulyani Ungkap Realisasi Belanja Pemerintah Pakai Kartu Kredit Tembus Rp 427 Miliar

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi transaksi belanja Pemerintah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) hingga kuartal II-2023 mencapai Rp 427 miliar. Sri optimistis transaksi itu akan lebih besar dari tahun 2022.

Ia mengatakan, inisiasi penggunaan kartu kredit di lingkungan Pemerintah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 196/2018. Hal itu dilakukan, agar Pemerintah Pusat bisa melakukan pemantauan belanja di satuan kerja lebih akurat. 

"Transaksi kartu kredit Pemerintah hingga kuartal II-2023 mencapai Rp 427 miliar. Sehingga kita optimis tahun 2023 ini akan terus lebih tinggi dari penggunaan KKP, dibandingkan tahun lalu yang Rp 753 miliar," kata Sri Mulyani di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023.

Bendahara negara menjelaskan, kartu kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Untuk pembayaran transaksi itu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Kartu kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan kartu. Dalam membayar dan transaksi yang dibebankan ke APBN dapat tercatat dan termonitor," ujarnya. 

Sri Mulyani menuturkan, transaksi kartu kredit Pemerintah sejak 2019-2022 mengalami peningkatan tajam. "Tahun 2019-2022 transaksi kartu kredit Pemerintah mengalami peningkatan sejak awal diluncurkan baru Rp 243 miliar, dan tahun lalu Rp 753 miliar," jelas dia.

"Dengan menggunakan kartu kredit tentu kita bisa lebih akuntabel dan bersifat akurat serta tepat waktu dalam montioring penggunaan anggaran belanja Pemerintah," tambahnya.

Swasta Mau Sumbang Tanah Buat Program 3 Juta Rumah, Menteri Ara Usul Fleksibilitas Aturan

Menteri Ara mengungkapkan bahwa sampai saat ini sudah ada 6 perusahaan swasta yang telah menyatakan komitmen terhadapnya untuk antu Program 3 juta rumah.

VIVA.co.id

4 November 2024