Wakili RI di IMO Council, PIS Dorong Pertumbuhan Bisnis Maritim Global
- Dokumentasi PIS.
Jakarta – Pertamina melalui PT Pertamina International Shipping (PIS), mewakili Indonesia di sidang Organisasi Maritim Internasional atau International Maritime Organization (IMO) Council ke-129, di London.
Chief Executive Officer (CEO) PIS, Yoki Firnandi mengatakan, sidang IMO itu membahas isu-isu terkini industri maritim, dan tantangannya ke depan.
"Juga terkait sinergi antar anggota IMO, untuk mendukung pertumbuhan bisnis maritim secara global," kata Yoki dalam keterangannya, Rabu, 2 Agustus 2023.
Dia memastikan, partisipasi PIS sebagai bagian dari delegasi Indonesia di sidang IMO ini, merupakan upaya penguatan kebijakan politik luar negeri Indonesia sebagai negara maritim. Tujuannya tak lain adalah untuk mewujudkan tatanan dunia yang semakin baik, serta memperjuangkan kepentingan nasional.
Pertamina International Shipping bekerjasama dengan TNI AL
- Pertamina
"Kehadiran PIS juga merupakan wujud dukungan nyata terkait pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota dewan IMO kategori C periode 2024-2025, dan pencalonan kembali BPK RI sebagai auditor eksternal IMO," ujarnya.
Diketahui, kehadiran PIS sebagai delegasi dari Indonesia juga untuk mendukung salah satu agenda dalam sidang tersebut, yakni pemilihan Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Antonio Dominguez Velasco dari Republik Panama. Arsenio akan menjadi Sekjen IMO, dengan masa jabatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2028.
"Sebagai bagian dari delegasi Indonesia, PIS menyambut hangat terpilihnya Arsenio sebagai Sekjen IMO periode 2024 hingga 2028. Sekjen terpilih tentunya akan memikul tanggung jawab cukup besar untuk mengarahkan industri maritim ke depan, terutama dalam hal kebijakan inisiatif dekarbonisasi dan industri yang berkelanjutan," ujarnya.
Sebagai informasi, IMO adalah badan khusus Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran dan pencegahan polusi di laut oleh kapal.
IMO bertugas memutakhirkan legislasi atau mengembangkan dan mengadopsi peraturan baru, melalui pertemuan yang dihadiri oleh ahli dan praktisi maritim dari negara anggota, serta organisasi antar-pemerintah dan non-Pemerintah.
