Sambut Bursa Karbon, Surveyor Indonesia Siap Sediakan Jasa Konsultasi bagi Swasta hingga BUMN
- vivanews/Andry Daud
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal segera merampungkan Peraturan OJK (POJK) tentang penyelenggaraan bursa karbon, yang diperkirakan akan bisa diluncurkan pada September 2023 mendatang. Bursa karbon akan mengatur perdagangan dan mencatat kepemilikan unit karbon berdasarkan mekanisme pasar, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.
Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, M. Haris Witjaksono menegaskan bahwa Holding BUMN Jasa Survei, IDSurvey yakni ID Survey sudah siap menghadapi era perdagangan karbon tersebut.
"Sebagai lembaga verifikasi dan validasi, kita melihatnya dari sisi ID Survei-nya, di mana kita sudah menyiapkan pendampingan dan penyiapan dokumen PDD (project design document)-nya bagi para pelaku usaha," kata Haris saat ditemui di kantornya, kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.
Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, M. Haris Witjaksono.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya.
Tak hanya itu, Haris pun memastikan bahwa pihaknya juga sudah menyiapkan berbagai aspek infrastruktur pendukung lainnya, yang diperlukan untuk menyambut peluncuran bursa karbon tersebut. "Termasuk di dalamnya adalah kita menunggu skema yang berkaitan dengan carbon market mechanism, yang berlaku di dalam negeri," ujarnya.
Haris menjelaskan, skema yang berkaitan dengan carbon market mechanism itu sangat penting. Karena salah satu hal yang utama dari penyelenggaraan bursa karbon ini adalah memenuhi kewajiban di dalam negeri terkait upaya penurunan karbon.
"Karena sekarang kan skemanya kita penuhi dulu lah kewajiban di dalam negeri dan kaitannya dengan upaya penurunan karbon itu, sebelum kita lepas keluar," kata Haris.
Ketika ditanya apakah sudah ada pelaku usaha di dalam negeri yang ingin berkonsultasi kepada Surveyor Indonesia terkait bursa karbon tersebut, Haris tak membantahnya. Bahkan, dia menyebut ada sesama BUMN yang sudah berkonsultasi dan meminta project design document (PDD)-nya agar bisa segera disiapkan oleh Surveyor Indonesia.
"Sudah (ada). Dalam konteks Surveyor Indonesia kita sekarang sedang dalam pembahasan ke beberapa perusahaan, termasuk salah satunya BUMN, untuk penyiapan PDD (project design document)-nya," ujarnya
Erick Thohir Paparkan Langkah Pengelolaan 7 BUMN yang Merugi
Menteri BUMN, Erick Thohir melaporkan, sebanyak 7 dari 47 BUMN saat ini tercatat masih memiliki cashflow negatif alias merugi.
