Realisasi Business Matching Ekspor Karya Kreatif Indonesia 2023 Capai Rp 207,3 Miliar
- Dok. BI
Jakarta - Pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2023 mencatat kegiatan Business Matching (BM) Ekspor KKI 2023 mencapai Rp 207,3 miliar. Itu terdiri dari realisasi ekspor dan penandatanganan kesepakatan bisnis.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung mengatakan, pencapaian tersebut meningkat 21,5 persen secara year on year (yoy) dari pencapaian Business Matching Ekspor pada KKI 2022.
"Pada perhelatan KKI 2023 ini juga telah berhasil diperoleh omzet penjualan yang sangat menggembirakan, yaitu hingga pukul 12.00 WIB penjualan online sebesar Rp 68,2 miliar. Dan penjualan offline sebesar Rp 12,2 miliar yang masih akan meningkat hingga akhir pameran KKI 2023 berlangsung malam ini," kata Juda dalam keterangan resmi, Senin, 31 Juli 2023.
Ilustrasi UMKM.
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Juda menuturkan, KKI 2023 merupakan panggung UMKM bersama yang diharapkan dapat memacu motivasi pelaku UMKM untuk semakin meningkatkan kreativitas, inovasi, dan semangat untuk terus tumbuh menjadi UMKM Indonesia naik kelas.
Lebih lanjut, Juda menyampaikan, apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, instansi, penggiat UMKM. Serta seluruh pelaku UMKM yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, sehingga KKI 2023 berjalan dengan baik.
Juda menuturkan, berbagai kegiatan yang dilakukan selama KKI 2023 telah diikuti oleh total 98.337 peserta. Pengunjung pada website KKI telah mencapai 39.208 orang dan pengunjung pameran KKI offline dari hari pertama hingga siang hari ini telah mencapai 11.832 pengunjung.
"Hal ini menunjukkan bahwa meskipun di tengah gejolak perekonomian global yang berpengaruh pula pada kondisi ekonomi domestik, minat dan antusiasme masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk-produk UMKM nasional masih sangat tinggi. Hal ini juga mengindikasikan peran UMKM yang sangat penting untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelasnya.
OJK Pastikan UMKM yang Utangnya Dihapus karena Masuk Kriteria PP 47/2024 Keluar dari Daftar Hitam SLIK
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, hadirnya PP 47/2024 merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
