Sidak di Bali, Dirut Pertamina Tegaskan yang Berhak Nikmati LPG 3 Kg Masyarakat Kurang Mampu
- Instagram @nicke_widyawati.
Jakarta – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memantau langsung distribusi LPG Subsidi 3 kg di Bali. Setelah sebelumnya, pada Sabtu sore, 29 Juli 2023 melakukan monitoring pasokan LPG nasional melalui command center Pertamina. Hal ini menyikapi informasi bahwa LPG 3 kg sempat mengalami kelangkaan dalam beberapa waktu terakhir.
"Di Bali, saya mengecek langsung ke beberapa pangkalan di Gianyar dan Denpasar, terkait ketersediaan dan harganya. Saya juga juga ke agen dan SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji), yang menjadi rangkaian rantai pasok LPG subsidi 3 kg," kata Nicke lewat Instagramnya, @nicke_widyawati, Minggu, 30 Juli 2023.
Pertamina Komitmen Tambah Pasokan, Tapi...
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati sidak pangkalan LPG 3 Kg di Bali.
- Instagram @nicke_widyawati.
Nicke pun menyatakan, pihaknya akan menambah pasokan LPG subsidi 3 kilogram (kg). Namun, ia menegaskan bahwa LPG 3 kg hanya dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu.
Saat berbincang dengan agen dan pangkalan LPG subsidi 3 kg, Nicke mengatakan, memang terjadi peningkatan konsumsi yang cukup tinggi. Hal itu sebagai dampak hari libur panjang, dan saat ini Bali juga sedang persiapan hari raya Galungan dan Kuningan.
"Seiring dengan jumlah konsumsi yang meningkat, @pertamina berkomitmen akan terus menambah pasokan, salah satunya melalui operasi pasar. Namun, tetap perlu digarisbawahi bahwa yang berhak untuk menikmati LPG subsidi 3 kg adalah masyarakat kurang mampu," tegasnya.
Nicke mengungkapkan, terima kasihnya kepada pengguna LPG subsidi 3 kg yang mau melakukan registrasi. Sebab registrasi menjadi bentuk pertanggungjawaban Pertamina kepada Pemerintah atas penyaluran LPG tepat sasaran.
"Dari Bali, rencananya kami akan terus meninjau daerah lain di Indonesia, untuk memastikan pasokan LPG aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," ujarnya.
Dalam pemantauan lapangan LPG 3 kg itu, Nicke didampingi oleh Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta. Hal itu sebagai sinergi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
Bule Rusia Dideportasi, Overstay hingga Tak Bayar Tagihan RS Rp 33 Juta di Bali
DP (41), warga negara Rusia yang tidak membayar biaya rumah sakit sebesar Rp 33 juta dan overstay 14 bulan.
