BI Kasih Bunga 5,3 Persen Bagi Eksportir yang Parkir DHE di Dalam Negeri
- VivaNews/ Nur Farida
Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyatakan, akan memberikan bunga deposito valas yang kompetitif bagi eksportir yang menempatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) dalam sistem keuangan Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, bunga yang akan ditawarkan kepada eksportir akan lebih tinggi dibandingkan eksportir memarkirkan DHE-nya di luar negeri.
"Bunganya kompetitif akan kami review bulan ke bulan. Jauh lebih tinggi dengan suku bunga valas dalam negeri," kata Perry dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
- M Yudha P / VIVA.co.id
Adapun dalam instrumen penempatan DHE, BI telah menyiapkan tujuh instrumen penempatan DHE SDA, yaitu Reksus (rekening khusus) DHE SDA di Bank/LPEI, Deposito Valas dari Bank, Promissory NoteLPEI. Kemudian Term-Deposits (TD) Valas DHE dari Deposito Valas Bank, TD Valas dari Promissory Note LPEI, Swap Valas dari Eksportir/Nasabah ke Bank, serta Swap Valas dari Bank ke BI.
Perry pun mencontohkan, untuk Term Deposit Valas Devisa Hasil Ekspor (TD Valas DHE) dengan jangka waktu 3 bulan, diberikan bunga sebesar 5,51 persen.
“Terus dari bank ke eksportir berapa? Bank hanya dapat fee saja dari bank ke eksportir 5,385 persen, sehingga eksportir dengan deposito valas-nya dari reksus kemudian bank yang mem-pass on ke BI dalam TD Valas di BI eksportirnya dapat 5,385 persen. Sehingga banknya dapat fee 0,125 persen,” jelasnya.
Perry menuturkan, untuk bunga jangka waktu 3 bulan sebesar 5,385 persen. Sedangkan suku bunga valas dalam negeri berkisar 1,75-2,25 persen.
“Karena BI bisa menempatkan TD valas itu ke berbagai instrumen, bisa deposito dalam negeri, bisa sekuritas-sekuritas dan kami juga bisa mengelola ini sehingga ini win-win solution. BI juga bisa mengelola, banknya dapat fee, eksportirnya juga dapat,” kata dia.
Banyak Bank Bangkrut, OJK Pastikan Seluruh BPR dan BPRS di Indonesia Dalam Pengawasan Normal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan ini mengumumkan telah melakukan pencabutan beberapa izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
