Eksportir Wajib Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Airlangga: UMKM Tidak Terdampak
- Dok. Kemenko Perekonomian.
Jakarta – Pemerintah memastikan, aturan wajib bagi eksportir untuk memarkirkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di rekening khusus dalam negeri, tidak akan berdampak kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kewajiban untuk menyimpan DHE SDA di dalam negeri hanya berlaku bagi eksportir dengan nilai ekspor pada dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE), paling sedikit sebesar US$250.000 atau sekitar Rp 3,75 miliar (asumsi kurs Rp 15.000 per dolar AS).
"Penempatannya (DHE SDA) diatur dalam rekening khusus, dan ekspornya minimal US$250.000 per dokumen. Jadi artinya ekpornya LC di bawah itu itu tidak diwajibkan," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023.
Ketua Umum Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
- istimewa
"Sehingga tentu, usaha menengah kecil mikro tidak terdampak. Kami lihat beberapa sektor termasuk furniture LC di bawah US$250.000 itu tentunya tidak terdampak," jelasnya.
Ilustrasi Ekspor-Impor
- VIVA/M Ali Wafa
Senada dengan Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pelaku UMKM tidak akan dikenakan aturan wajib untuk menyimpan DHE SDA di dalam negeri. Meskipun jenis barang yang diatur dalam ketentuan DHE SDA bertambah .
"Apabila eksportir tadi mengekspor barang-barang yang masuk ke dalam 1.545 pos tarif jadi masuk dalam KMK (Keputusan Menteri Keuangan). Namun, nilai ekspornya di bawah US$250.000 per dokumen pabean ekspor, mereka tidak terkena kewajiban DHE," jelasnya.
"Ini tentu kalau dilihat dari nilainya disampaikan Pak Menko, mayoritas eksportir kecil, bahkan menengah, dalam hal ini nilainya di bawah US$250.000, jadi mereka tidak dikenakan DHE," tembahnya.
Kawal Implementasi Kebijakan Hapus Utang UMKM, Menteri Maman: Mereka Punya Nyawa Lagi
Kebijakan ini dinilai menjadi napas baru bagi pengusaha UMKM yang sebelumnya masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
