Dirjen Pajak Ungkap Tax Ratio RI Kecil saat Pandemi, Simak Penjelasannya
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya.
Jakarta – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengatakan, tax ratio Indonesia saat ini masih terbilang kecil, terutama saat menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia beberapa tahun lalu.
"Tax ratio kita kecil, apalagi di tahun 2021 saat kita mengalami pandemi COVID-19 yang sangat luar biasa," kata Suryo dalam 'Seminar Nasional Perpajakan Hipmi Tax Center', di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu, 26 Juli 2023.
Dia mengatakan, bahkan pada tahun 2020 silam, penerimaan pajak Indonesia tercatat tumbuh minus hingga mencapai -23 persen.
"Padahal pada waktu sebelum 2020 atau sebelum COVID-19, penerimaan pajak kita sudah di atas 10,4 persen," ujarnya.
Ilustrasi pajak.
- Freepik
Meski demikian, Suryo memastikan bahwa di rentang tahun 2021-2023, pemerintah masih bisa meng-cover setiap pertumbuhan ekonomi dan inflasi supaya menjadi penerimaan negara.
Dia menekankan, capaian-capaian positif semacam itu bukan karena kinerja Ditjen Pajak semata, melainkan juga karena besarnya peran masyarakat khususnya para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
"Alhamdulillah di 2 tahun terakhir tax buoyancy di atas 1, dan capaian penerimaan di atas 100 persen terus. Ini bukan karena saya semata, tapi juga karena bapak dan ibu wajib pajak yang betul-betul memberikan kontribusi kepada negara," kata Suryo.
Karenanya, lanjut Suryo, Ditjen Pajak Kemenkeu pun mengapresiasi kinerja semua pihak dan para stakeholder terkait lain yang turut terlibat di sektor perpajakan, dalam upaya mereka menjadikan pajak sebagai kewajiban bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Saya ingin menyampaikan apresiasi, paling tidak di 2 tahun kemarin sangat luar biasa. Walaupun kita juga tidak bisa tutup mata karena harga komoditas yang memang luar biasa dan juga memberikan kontribusi," ujarnya.
Bahas Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek, Kemenkes Janji Rangkul Seluruh Stakeholder
Kementerian Kesehatan mengaku akan melibatkan seluruh pihak dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).
