Inggris Siapkan Dana Rp 52 Miliar Dukung Ekonomi Karbon di Indonesia
- ESCP Business School
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah Inggris telah menyiapkan dana mencapai £2,7 juta poundsterling, atau setara Rp 52,1 miliar (asumsi Rp 19.300 per £1 poundsterling). Hal ini disepakati dalam penandatanganan kerja sama implementasi nilai karbon (carbon pricing) antara RI-Inggris,
Dia menjelaskan, dana itu sebagai dukungan penghitungan nilai ekonomi karbon (carbon pricing) di Indonesia, serta bentuk komitmen dalam pelaksanaan koordinasi teknis yang tertuang dari kerja sama Indonesia dan Inggris tersebut.
Luhut menjelaskan, kerja sama kedua negara ini merujuk pada Pengaturan Pelaksanaan Program Penetapan Harga Karbon UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (IA on UK-PACT). Kedutaan Besar Inggris dan Kemenko Marves adalah lembaga yang bakal menjalankan program tersebut.
Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan.
- M Yudha P / VIVA.co.id
"Banyak alat dan strategi yang digunakan untuk memitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk carbon pricing. Berbagai negara telah mengadopsi dan menerapkan tools ini, untuk mendorong transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon," kata Luhut di Menara Danareksa, Jakarta, Senin, 24 Juli 2023.
Melalui program ini, Inggris berkomitmen sebesar £2,7 juta untuk bantuan teknis, guna mendukung pengembangan dan koordinasi teknis dalam aksi iklim dan nilai ekonomi karbon (NEK). Program ini akan mendukung Kemenkomarves dalam memimpin Komite Pengarah NEK Indonesia, dan melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait termasuk Kementerian Keuangan khusus untuk pajak karbon.
Program Nilai Ekonomi Karbon bertujuan untuk mendukung Indonesia mencapai komitmen yang ditetapkan dalam Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) dan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca dalam pembangunann nasional, sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, Owen Jenkins mengatakan, program ini akan memberikan rekomendasi teknis terkait pelaksanaan tentang Implementasi NEK, dan kepada Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, tentang berbagai opsi rancangan dan implementasi untuk pajak karbon domestik.
Lebih lanjut, program ini juga akan memberikan pembangunan kapasitas dan konsensus untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seputar instrumen NEK.
"Saya sangat senang mengumumkan peningkatan kemitraan kami dengan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan mitigasi perubahan iklim yang hemat biaya melalui kerangka kebijakan penetapan harga karbon. Kedua negara telah saling berbagi pengalaman dan keahlian satu sama lain dalam nilai ekonomi karbon (NEK) melalui bantuan teknis, pembangunan kapasitas dan pertukaran pengetahuan," kata Owen.
"Tahun pertama kemitraan ini telah menunjukkan hasil yang signifikan, dalam mendukung Indonesia membangun basis data untuk program NEK. Kami berharap dapat terus mendukung ambisi Net Zero Indonesia di tahun-tahun mendatang," ujarnya.
