Sri Mulyani Bawa Kabar Tak Baik Usai Hadiri G20 India
- Anisa Aulia/VIVA.
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa oleh-oleh atas kepulangannya dari India, saat menghadiri pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20, pada 17-18 Juli 2023. Oleh-oleh itu mulai dari kabar baik hingga buruk.
Bendahara negara ini menyampaikan, kabar buruk dari pertemuan itu, yakni terkait perkembangan ekonomi global yang saat ini tidak dalam kondisi yang baik.
"Banyak yang menggambarkan bahwa kondisinya melemah meskipun diakui bahwa pelemahannya tidak seburuk seperti yang diprediksikan tahun lalu. Namun, tren pelemahan itu dilaporkan oleh banyak negara-negara G20 terutama negara-negara besar," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA Senin, 24 Juli 2023.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
- Anisa Aulia/VIVA.
"Sedangkan perkembangan dari global health dengan terjadinya pandemi waktu Indonesia membuat Pandemic Fund saat ini dengan terbentuknya pandemi sudah manfaat dari pandemi. Mulai di realisasi, yaitu dengan proposal dari berbagai negara untuk memperbaiki sistem kesehatannya yang dibantu melalui Pandemi Fund," jelasnya.
Selain itu, negara-negara G20 juga sepakat untuk terus memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang. Khususnya untuk isu mengenai perubahan iklim melalui sisi pembiayaan.
"Juga dari sisi digital keuangan inklusi maupun pembahasan cryptocurrency, dibahas cukup detail dengan adanya laporan FSB (Dewan Stabilitas Keuangan) mengenai cryptocurrency serta sistem pembayaran," ujarnya.
Sri Mulyani melanjutkan, dalam pertemuan itu juga masih terus didorong agar pilar 1 dan pilar 2 terkait persetujuan perpajakan internasional dapat tercapai pada akhir 2023.
"Ini merupakan satu harapan yang sangat besar, namun halangannya juga tidak mudah. Beberapa negara masih sangat jauh dari sisi perbedaan pandangan untuk melaksanakan pilar 1 dan pilar 2," kata dia.
Menteri Maman Pastikan Kebijakan PPN Naik Jadi 12 Persen Tak Pengaruhi Kinerja UMKM
Maman menekankan bahwa meskipun PPN dinaikkan, kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada sektor UMKM dan masyarakat menengah ke bawah.
