Sri Mulyani Sebut Pembangunan Infrastruktur Kunci RI Keluar dari Negara Pendapatan Kelas Menengah
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, komponen penting untuk Indonesia bisa keluar dari middle income trap atau jebakan negara pendapatan kelas menengah. Dalam hal ini pembangunan infrastruktur menjadi komponen penting agar RI bisa keluar dari jebakan itu.
Sri Mulyani mengatakan, atas hal tersebut Pemerintah berusaha menciptakan pembangunan berkelanjutan mulai dari pusat hingga Pemerintah Daerah (Pemda). Itu dikatakannya saat menghadiri rangkaian G20, di Gujarat, India.
"Pembangunan infrastruktur merupakan komponen penting negara berkembang seperti Indonesia mampu keluar dari middle income trap, atau kondisi di mana suatu negara berpenghasilan menengah tidak bisa keluar menjadi negara maju," kata Sri Mulyani lewat Instagramnya @smindrawati dikutip Senin, 17 Juli 2023.
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- VIVA/Muhamad Solihin
Bendahara negara ini menjelaskan, Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) digunakan untuk mendukung Pemda meningkatkan infrastruktur publik.
"Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan ketimpangan sosial," ujarnya.
Kemudian jelas Sri Mulyani, Pemerintah Pusat juga memberikan akses kepada Pemda untuk mendapatkan pembiayaan infrastruktur daerah melalui pinjaman lunak BUMN. "Program ini berperan penting mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, melalui public-private financing, hingga akses ke pasar modal melalui obligasi dan sukuk daerah," jelasnya.
Dia menuturkan, untuk memperkuat komitmen Indonesia, pada Presidensi G20 Indonesia tahun lalu. Pemerintah juga telah memperkenalkan ESG framework for infrastructure financing, yang menghasilkan umpan balik dan dukungan positif dari banyak mitra pembangunan.
"Terima kasih Menteri @nsitharaman atas kesempatan yang diberikan kepada para anggota untuk bisa berbagi dan belajar bersama membangun masa depan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan," imbuhnya.
DPR Minta Pemerintah Tak Andalkan PPN untuk Dongkrak Pendapatan Negara
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menantang pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) demi meningkatkan pendapatan negara.
