158 Proyek Strategis Nasional Rampung, Nilainya Capai Rp 1.102 Triliun

Ilustrasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sumber :
  • Dok. PUPR

Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengungkapkan, sejak 2016 hingga 11 Juli 2023 sebanyak 158 Proyek Strategis Nasional (PSN) sudah berhasil diselesaikan oleh Pemerintah. Dalam hal ini nilai investasi mencapai Rp 1.102,6 triliun.

Pemerintah Harus Jamin Kenaikan PPN 12 Persen Bermanfaat Kembali ke Rakyat

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, untuk 158 proyek yang sudah selesai itu salah satunya merupakan tol Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Tol Cisumdawu).

"158 itu adalah status sampai 11 Juli 2023 lalu. 11 Juli Cisumdawu sudah diresmikan oleh Bapak Presiden, jadi sejak 2016 pertama kali PSN sampai 11 Juli 2023," kata Wahyu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Kamis, 13 Juli 2023.

Menko Airlangga Hadiri Peluncuran Global Clean Power Alliance: Potensi Baru Dukungan Transisi Energi Bagi Indonesia

Tol Cisumdawu

Photo :
  • Dok. PUPR.
Menurutnya, rampungnya 158 proyek itu merupakan hasil kerja sama dari para pihak-pihak terkait. Pemerintah menargetkan, untuk tahun ini sebanyak 25 proyek akan selesai pada tahun ini.
Tampang 2 Pria yang Berlagak Jagoan Keroyok Sopir Taksi Online di Tol, Motifnya Persoalan Sepele

"Untuk tahun ini saja kita targetnya 30 sebetulnya tapi sudah selesai dan tahun ini 5. Jadi kita harapkan sampai Desember ada tambahan 25 proyek yang selesai di tahun ini," jelasnya.

Sementara itu, untuk tahun 2023 kata Wahyu sebanyak 30-31 PSN ditargetkan untuk selesai. "Tahun depan masih ada, mudah-mudahan sekitar 30-31 proyek lagi yang bisa kita selesaikan," ujarnya.

"Terkait Proyek 158 tadi, nilai investasi Rp 1.102,6 triliun. Ini kumulatif ya, Rp 1.102,6 triliun," tambahnya.

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024