Sri Mulyani Wanti-wanti Satu Data Indonesia Harus Berdampak ke Layanan Publik
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Pemerintah telah membentuk Satu Data Indonesia (SDI) untuk meningkatkan kualitas sekaligus menyederhanakan prosedur pelayanan publik. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia Tahun 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan perhatian terhadap capaian juga aspek dalam proses pembentukan SDI.
“Saya sendiri menaruh perhatian khusus pada proses bagaimana agar pembentukan data dari hulu hingga ke hilir dapat dikoordinasikan secara baik karena proses ini melibatkan banyak pihak,” kata Sri Mulyani dalam keterangan Kamis, 13 Juli 2023.
Sri Mulyani mengatakan bahwa SDI dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus diintegrasikan, yang mana itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Sehingga interaksi antara hulu dan hilir perlu dikalibrasi agar menjadi satu service atau satu interface.
Maka dengan itu jelasnya, dibutuhkan koordinasi antara Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mendukung terwujudnya pengumpulan data secara terpusat. Dengan demikian, akan berdampak terhadap layanan publik, efisiensi anggaran, hingga program pemerintah yang tepat sasaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Bendahara negara ini meyakini bahwa Satu Data Indonesia dapat terus berupaya membangun Indonesia melalui digital public infrastructure yang kuat dan kredibel. Dalam hal ini untuk mendukung Indonesia semakin maju, adil, dan makmur.
Presiden Jokowi tiba di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Adapun rapat tersebut dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Plt Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD, serta perwakilan kementerian dan lembaga lainnya.
