Sri Mulyani Proyeksi Penerimaan Negara dari Kepabeanan dan Cukai Alami Kontraksi 5,6 Persen di 2023
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan, realisasi penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai hingga akhir tahun 2023 akan mengalami kontraksi sebesar 5,6 persen. Dalam hal ini, negara hanya akan mengantongi Rp 300,1 triliun, dari target yang sebesar Rp 303,2 triliun.
Berdasarkan materi paparan Meteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kepabeanan dan cukai pada 2023 diperkirakan hanya sebesar 99,0 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Outlook penerimaan kepabeanan dan cukai hanya mencapai Rp 300,1 triliun atau 99 persen dari target atau kontraksi 5,6 persen,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Banggar DPR, Senayan, Senin, 10 Juli 20223.
Dipengaruhi Penurunan Harga Produksi Hasil Tembakau, Harga CPO, hingga Hilirisasi
Panen tembakau petani Indonesia. (ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Anis Efizudin
Menurutnya, outlook penerimaan kepabeanan dan cukai diperkirakan tidak akan mencapai target karena dipengaruhi oleh adanya dampak penurunan harga produksi hasil tembakau. Kemudian turunnya harga komoditas utama ekspor seperti Crude Palm Oil (CPO), serta turunnya tarif bea keluar produk mineral karena adanya progres hilirisasi.
Sementara itu, hingga semester I-2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi sebesar 18,8 persen jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Adapun hingga semester I-2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 135,4 triliun atau mencapai 44,7 persen dari target dalam APBN 2023.
PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN
Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan PPN sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan APBN.
