Belanja Pegawai Semester I-2023 Naik, Sri Mulyani Sebut Didorong Peningkatan Gaji, Tukin, hingga THR
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, pada semester I-2023 Pemerintah telah menggelontorkan Rp 134,2 triliun untuk belanja pegawai. Belanja itu digunakan untuk gaji hingga tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik TNI/Polri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja pegawai pada semester I-2023 ini tercatat naik 11,1 persen. Hal itu disampaikannya pada Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
"Untuk belanja pegawai kita sudah belanja Rp 134,2 triliun tumbuh 11,1 persen. Ini karena gaji dan tunjangan naik 12,5 persen baik karena tukin-tukin yang mulai meningkat lagi, dan juga pembayaran gaji, THR, dan gaji 13 yang termasuk tukin 50 persen," kata Sri Mulyani di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin, 10 Juli 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Berdasarkan bahan paparan Sri Mulyani, untuk realisasi belanja pegawai semester I-2023 sebesar Rp 90,4 triliun atau tumbuh 11,1 persen. Kemudian tunjangan kinerja (tukin) realisasi Rp 43,8 triliun atau tumbuh 8,4 persen.
Bendahara negara ini melanjutkan, pada semester I-2023 ini Pemerintah Pusat telah membelanjakan Rp 891,6 triliun atau naik 1,6 persen.
"Pemerintah Pusat telah membelanjakan Rp 891,6 triliun pada semester-I ini naik 1,6 persen. Tren level belanja kita yang melonjak pada saat terjadinya COVID-19 2020 waktu itu ada PC-PEN (Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional)Â mencapai Rp 575 triliun, tahun 2021 PC PEN mencapai Rp 655 triliun," ujarnya.
"Jadi kalau tahun 2023 tidak ada PC-PEN, namun level belanja masih tinggi. Ini artinya kami memberikan dukungan pada berbagai kementerian lembaga secara cukup tinggi, tidak terkoreksi meskipun tidak ada COVID-19 lagi," tambahnya.
LPI Survei 10 Menteri Kabinet Prabowo dengan Kinerja Terbaik: Nomor 1 dan 4 Mengejutkan
LPI merilis hasil survei Kabinet Merah Putih (KMP) menjelang tutup tahun 2024. Menkopolkam Budi Gunawan berada di urutan pertama dan Menkeu Sri Mulyani urutan keempat.
