Pinjaman Lewat Pinjol Tembus Rp 51 Triliun pada Mei 2023
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, kinerja outstanding pembiayaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) tembus Rp 51,46 triliun pada Mei 2023. Angka itu tumbuh 28,11 persen year on year (yoy).
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, OJK, Aman Santosa mengatakan, dari jumlah tersebut 38,39 persen merupakan pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
"Dengan penyaluran kepada UMKM perseorangan dan badan usaha masing-masing sebesar Rp 15,63 triliun dan Rp 4,13 triliun," kara Aman dalam keterangan Minggu, 9 Juli 2023.
Adapun data outstanding pembiayaan tersebut adalah nilai pokok pinjaman dari masyarakat yang masih beredar melalui pinjol. Di mana jumlah itu masih bisa naik ataupun turun serta bukan angka pinjaman yang bermasalah.
Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Website OJK
Dia menjelaskan, untuk angka pinjaman yang bermasalah, di industri fintech P2P lending atau pinjol disebut Tingkat Wanprestasi 90 hari atau TWP90. Angka ini adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang ada pada perjanjian pinjaman di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.
"Batas angka waspada atau threshold yang dipakai OJK sebagai acuan pengawasan dari TWP90 adalah 5 persen. Hingga Mei 2023, TWP90 sedikit meningkat namun tetap terjaga di bawah threshold menjadi 3,36 persen," jelasnya.
Menurutnya, tingginya pertumbuhan pembiayaan pinjaman online ini menunjukkan fungsi intermediasi yang berjalan. Dan tingginya kebutuhan masyarakat dan pelaku UMKM akan akses keuangan yang lebih mudah, serta cepat dibandingkan melalui perbankan atau perusahaan pembiayaan.
"OJK juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai instrumen komunikasi untuk memanfaatkan pinjaman online ini secara bijak seperti untuk kebutuhan yang produktif dan bukan untuk kepentingan konsumtif," imbuhnya.
Syarat Ajukan Pinjol dan Pakai PayLater Makin Ketat, Minimal Harus Punya Gaji Segini
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dengan memperketat syarat pengajuan pinjol dan penggunaan PayLater.
