Gakeslab Indonesia Dorong Pemerintah Perkuat Distribusi Alkes Dalam Negeri
- Supriadi Maud (Sulawesi Selatan)
Makassar – Perkumpulan organisasi perusahaan alat-alat kesehatan dan laboratorium (Gakeslab) Indonesia bersama Kadin Indonesia bersepakat mengambil tindakan nyata untuk membangun rantai pasok alat kesehatan dalam negeri. Kesepakatan itu dilakukan dalam rangka mendukung kemandirian alkes di Indonesia.
Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Gakeslab Indonesia, dr. Randy H. Teguh, MM dalam acara Pengukuhan Pengurus Gakeslab Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2027 yang dilaksanakan pada Kamis, 06 Juli 2023 di Claro Hotel Makassar.
“Pada tanggal 16 Maret 2023 yang lalu, Kadin Indonesia, sebagai organisasi induk Gakeslab Indonesia, telah menyerahkan white paper (buku putih) kepada Kementerian Kesehatan RI, yang berisi beberapa rekomendasi penting untuk membangun kemandirian alkes, dan salah satu di antaranya adalah pentingnya membangun rantai pasok alkes dalam negeri melalui distributor daerah,” ujar Randy kepada wartawan.
Pengukuhan Pengurus Gakeslab Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 2023-2027
- Supriadi Maud (Sulawesi Selatan)
Dia menjelaskan, Gakeslab Indonesia bahkan mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan masuknya peran distributor daerah dalam RUU Kesehatan yang saat ini sedang berproses.
Randy mengungkapkan, bahwa sejak adanya dorongan kuat untuk beralih kepada produk alkes dalam negeri, banyak distributor alkes daerah yang kehilangan sebagian atau seluruh sumber penghasilannya, karena alkes impor yang biasa mereka salurkan tidak lagi dapat dibeli oleh Rumah Sakit Pemerintah setelah dibekukan (freeze) di dalam Katalog Elektronik alkes, sementara mereka tidak memiliki akses kepada produk pengganti yang telah diproduksi di dalam negeri.
“Pada saat yang sama, produsen alkes dalam negeri (khususnya yang berskala kecil dan menengah) juga mengalami kesulitan dalam membangun jalur rantai pasok untuk produk-produknya. Padahal, Indonesia sebagai negara besar yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau serta dipisahkan oleh perairan, akan sangat mengandalkan peranan distributor daerah untuk memeratakan penyebaran barang dan jasa secara cepat dan efisien," ungkapnya
“Bagaimana pun, pengiriman barang dalam jumlah kecil ke tempat yang jauh tidak mungkin lebih efisien daripada menggunakan jasa distributor setempat yang telah menyimpan stok produk dan siap melakukan layanan purna jual," sambungnya.
Randy menyebut bahwa dari kacamata pemerintah daerah sentralisasi rantai pasok juga merupakan tindakan yang kontraproduktif terhadap program pemerintah untuk melakukan pemerataan pendapatan dan harga. Terkhusus untuk produk stratejik seperti alkes.
“Sentralisasi distribusi ini bahkan dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap pasokan alkes karena produsen alkes mungkin akan memilih untuk melayani Rumah Sakit yang masih dapat dijangkaunya secara efisien,” katanya
Di sisi lain, kata Randy, pembangunan rantai pasok melalui distributor alkes dalam negeri akan menghidupkan ekonomi daerah, bukan saja melalui kegiatan distributor alkes, tetapi juga melalui bangkitnya industri pendukung lainnya.
"Kegiatan ini juga akan memberikan penghasilan berupa pajak kepada pemerintah daerah. Proses ini disebut efek berganda (multiplier effect) yang akan mempercepat pembangunan ekonomi daerah secara nyata,” ujarnya.
“Sayangnya, distributor alkes justru sering kali dianggap sebagai calo (atau mafia) dan diberikan framing yang menyesatkan sebagai penyebab mahalnya harga alkes dalam negeri. Hal ini mengakibatkan munculnya arahan dari beberapa pihak agar Rumah Sakit pemerintah membeli langsung dari produsen,” sambungnya.
Randy menegaskan bahwa sebetulnya mudah sekali membedakan distributor dengan calo. Distributor memiliki fasilitas distribusi dan kemampuan menjalankan distribusi, seperti penyimpanan, pengiriman, layanan purna jual, edukasi atau pemberian informasi kepada pengguna produk.
Kata Randy, calo tidak memiliki fasilitas dan kemampuan di atas, melainkan hanya mengandalkan jejaring dan kemampuan lobi untuk mendapatkan proyek, dan biasanya terkait erat dengan suap-menyuap.
“Gakeslab Indonesia hadir di 23 provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, untuk membina para distributor daerah untuk menjadi profesional yang berintegritas. Anggota kami menerima pembinaan terus menerus dalam berbagai bidang, khususnya Cara Distribusi Alkes yang Baik (CDAKB) dan Cara Produksi Alkes yang Baik (CPAKB),” tuturnya.
Randy menyebut, jika saat ini pihaknya merupakan Mitra dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kunci seperti Pelatihan Penanggung Jawab Teknis (PJT) CDAKB dan CPAKB
"Saat ini kami adalah mitra pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kunci seperti Pelatihan Penanggung Jawab Teknis (PJT) CDAKB dan CPAKB, serta acara-acara lain yang bermanfaat untuk membangun kompetensi distributor daerah,” bebernya yang saat ini Gakeslab Indonesia telah memiliki hampir 1,300 Perusahaan di seluruh Indonesia, yang berusaha dalam Bidang Industri Alat Kesehatan dan Laboratorium.
Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp 10.000 Per Anak, Prabowo Beberkan Itung-itungan Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto membeberkan alasan mengapa anggaran untuk program makan bergizi gratis ditetapkan sebesar Rp 10 ribu per anak.
