Sindiran Menohok Pemprov Bali ke Filipina Usai Comot Pemandangan Sawah Ubud
- VIVA/Maha Liarosh
Bali – Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun angkat bicara terkait dengan penggunaan video sawah terasering di Ubud untuk promosi pariwisata oleh pemerintah negara Filipina.
Menurut Tjok Bagus, daya tarik wisata yang ada di Bali tidak akan ditemukan di dunia lain. Justru menurutnya, akan berdampak bagus terhadap pariwisata Bali yang memiliki obyek tersebut. Karena obyeknya dipromosikan secara gratis.
"Taksunya Bali yang dilandasi nilai budaya dan kearifan lokal Bali sulit akan disaingi oleh daerah lain bahkan negara lain," kata Tjok Bagus dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 Juli 2023.
Pemandangan sawah terasering di Ubud, Bali
- VIVA/Maha Liarosh
Di luar keuntungan yang didapat Bali karena dipromosikan secara gratis, promosi wisata itu justru bisa menjadi bumerang buat Filipina yang mencomot pemandangan sawah terasering Ubud.
Menurut Tjok Bagus Pemayun, promosi pariwisata harus dilakukan secara bertanggungjawab kepada pelanggannya. "Jika mempromosikan sesuatu yang tidak sesuai fakta, akan berdampak buruk terhadap si pelaku," ujarnya.
Sebelumnya, video promosi pariwisata berjudul 'Love The Phillipines' menampilkan satu pemandangan sawah terasering yang ada di wilayah Ubud. Bukan pemandangan itu saja, di segmen lain dalam video itu juga mengambil obyek wisata negara lain seperti Brasil.
Meski pemerintah setempat telah mengambil tindakan dengan melakukan take down video yang beredar, namun penyelidikan terkait hal itu tetap dilakukan.
Seperti diketahui, sawah berundak di Kecamatan Tegalalang, menjadi salah satu obyek wisata favorit di wilayah Ubud, Gianyar. Jaraknya yang tak terlalu jauh dari pusat wisata Ubud menjadikan Sawah Ceking ini menjadi pusat perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara.
Pemprov Bali Buka Suara soal Pesta Kembang Api Finns Beach Club saat Ritual Suci Umat Hindu
Kasus atraksi kembang api yang dilakukan oleh Finns Beach Club di tengah pelaksanaan upacara agama memicu perhatian berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Bali.
