Jokowi soal Divestasi Saham Vale Indonesia: Bulan Ini Diputuskan
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, Pemerintah masih mematangkan rencana divestasi saham PT Vale Indonesia sebesar 51 persen. Dia menargetkan keputusan mengenai hal tersebut akan disampaikan pada Juli 2023.
Diketahui, rencana divestasi kepemilikan saham segera diputuskan Pemerintah, seiring dengan masa operasi dan kontrak Vale Indonesia yang akan berakhir pada 28 Desember 2025.
"Insya Allah bulan ini akan kita putuskan. Intinya kepentingan nasional harus didahulukan," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin, 3 Juli 2023.
PT Vale Indonesia
- Istimewa
Jokowi kembali menegaskan bahwa divestasi PT Vale Indonesia dilakukan demi kepentingan nasional. Hal tersebut sejalan dengan rencana hilirisasi dan industrialisasi yang dilakukan Pemerintah.
Namun di sisi lain, Jokowi juga ingin divestasi dengan kepemilikan saham 51 persen oleh Indonesia itu tidak merugikan investor.
"Kita juga tidak ingin merugikan investor. Win-win, dua-duanya harus jalan dengan baik, dan yang paling penting industrialisasi, hilirisasi betul-betul harus berjalan," kata Jokowi.
Divestasi 51 persen saham Vale Indonesia akan menjadi capaian baru di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menyusul kesuksesan yang serupa pernah ditorehkan melalui divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.
Divestasi yang akan dilakukan INCO untuk memenuhi persyaratan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) ialah 11 persen. Dengan demikian, nantinya komposisi kepemilikan 31 persen Pemerintah Indonesia melalui MIND ID, 20,7 persen publik, dan sisanya masih dimiliki oleh Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining.
Presiden Jokowi
- vstory
Namun, angka 11 persen itu dirasa tidak cukup untuk membuat Indonesia menjadi mayoritas lantaran 20 persen saham yang dilepas ke publik pun dimiliki oleh lembaga asing melalui transaksi saham, bukan investor Tanah Air.
Dengan kepemilikan mayoritas saham oleh Pemerintah, Indonesia memiliki kemandirian dalam memanfaatkan cadangan nikel terbesar untuk kepentingan masyarakat. Apalagi, Pemerintah memiliki rencana besar untuk ekosistem kendaraan listrik yang membutuhkan nikel sebagai bahan baku baterai. (Ant)
Nasdem Terbuka jika Jokowi Ingin Gabung Usai Dipecat PDIP
Nasdem menyerahkan keputusan bergabung ke dalam partai politik kepada Jokowi.
