Jutaan Hektare Lahan Sawit Diputihkan, DPD Sebut Perburuk Citra Komoditas RI
- ANTARA FOTO/Hadly V
Jakarta – Langkah Pemerintah memutihkan 3,3 juta hektare lahan sawit di kawasan hutan dipandang justru akan memperburuk citra Komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit di pasar global.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyebut, upaya ekstensifikasi Industri kelapa sawit Indonesia yang tidak terkontrol menyebabkan komoditas ekspor andalan Indonesia ini identik dengan isu deforestasi.
"Sehingga beberapa negara maju seperti Uni Eropa terpaksa mengontrol secara ketat setiap produk turunan dari hasil perkebunan dan kehutanan Indonesia," kata Sultan, Senin, 3 Juli 2023.
Diketahui, European Union Deforestation Regulation atau EUDR adalah kebijakan yang mengatur komoditas dan dampaknya terhadap deforestasi. Dalam hal ini, komoditas yang termasuk adalah kedelai, kayu, daging sapi, kakao, karet, kopi, dan minyak kelapa sawit.
Ilustrasi perkebunan kelapa sawit.
- Dok. Istimewa
"Kami mengapresiasi langkah serius satuan tugas sawit dalam mendata ulang luasan lahan sawit. Meskipun belum terlihat adanya upaya Pemerintah untuk memulihkan kembali citra industri sawit Indonesia yang lebih berkelanjutan," kata Sultan.
Menurut Sultan, Pemerintah sebaiknya fokus menata dan memetakan kembali penguasaan luasan lahan perkebunan sawit oleh korporasi. Seraya memulihkan kembali kawasan hutan yang dijadikan perkebunan sawit selama ini.
Lebih lanjut Sultan menegaskan, memutihkan 3,3 juta hektare lahan sawit ilegal di kawasan hutan semakin memperburuk citra Komoditas Sawit Indonesia di mata masyarakat internasional.
"Memutihkan artinya membenarkan tuduhan dan isu deforestasi oleh perkebunan kelapa sawit yang disampaikan oleh Uni Eropa selama ini," ujarnya.
Jika ini dibiarkan, tekan Sultan, dalam jangka panjang Indonesia akan kehilangan pasar potensial komoditas perkebunan andalan seperti sawit.
Lahan peremajaan sawit atau replanting.
"Juga akan melemahkan posisi Indonesia dalam agenda penyediaan dan perdagangan karbon global," imbuhnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Pemerintah akan memutihkan 3,3 juta hektare (ha) kebun sawit yang berada di kawasan hutan.
Luhut mengatakan, Satgas Sawit nanti diharapkan dapat melakukan percepatan penanganan sawit dalam kawasan hutan dengan batas akhir penyelesaian di UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2023.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
