Tukin 3 Instansi Pemerintah Ini Sudah Dinaikkan Jokowi, Kapan yang Lain?
- VIVA/Andry Daud
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) di tiga Kementerian Lembaga (K/L). Kenaikan tukin juga dimungkinkan bisa dilakukan, dengan mempertimbangkan kinerja masing-masing.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, kenaikan tukin pada tiga K/L yakni Kementerian PAN RB, Kementerian PPN, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebagai apresiasi presiden, karena upaya mereka untuk terus melakukan upaya reformasi birokrasi.
Gedung Kementerian PPN/Bappenas, di Jalan Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat.
- google Street
"Hal serupa tentu terus dilakukan didorong untuk terjadi di kementerian lembaga lain. Namun, semuanya melalui suatu proses yang dikoordinasikan oleh Kemenpan RB, dan untuk beberapa kementerian lain juga sedang berlangsung," kata Isa dalam konferensi pers APBN Kita Senin, 26 Juni 2023.
Isa mengatakan, kenaikan tukin itu akan mulai berlaku tahun ini, dengan anggaran tukin yang berasal dari masing-masing K/L atau tidak ditambah oleh Pemerintah.
"Untuk anggaran yang disediakan, untuk menaikkan tunjangan kinerja tersebut tahun ini karena tidak penuh satu tahun itu bisa dicukupi dengan anggaran yang sudah disediakan, di masing-masing K/L melalui optimalisasi dari anggaran yang ada. Jadi ini tidak menambah anggaran belanja pegawai untuk ketiga K/L tersebut," jelasnya.
Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- vivanews/Andry Daud
Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya jelas Isa, tambahan belanja tukin akan diperhitungkan di dalam belanja pegawai. Dalam hal ini Kemenkeu akan menambah pagu anggaran di masing-masing K/L tersebut.
"Untuk K/L lain nanti pada saatnya apabila dinilai kinerja reformasi birokrasinya bagus tentu akan dilakukan hal serupa. Dan pada tahun yang bersangkutan biasanya akan kita dorong mereka menggunakan optimalisasi belanja yang ada, dan baru kemudian dilakukan penyesuaian di tahun tahun anggaran berikutnya," imbuhnya.
Bappenas Tegaskan Pentingnya Tata Kelola Pedesaan Harus Bisa Adaptif
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/ Bappenas menyebut pentingnya pemberdayaan dan tata kelola pedesaan yang lebih adaptif dengan pengingkatan kapasitas
