Sri Mulyani Tagih Komitmen Pembiayaan Negara Maju soal Perubahan Iklim

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sumber :
  • Dokumentasi BTN.

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, komitmen negara maju untuk membantu pendanaan perubahan iklim sebesar US$100 miliar per tahun masih belum terpenuhi.

Bendahara negara ini mengatakan, dalam menghadapi perubahan iklim, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Sebab dibutuhkan kerja sama global baik dari sisi pembiayaan, teknologi, dan keahlian.

"Langkah konkret dari negara maju sangat dibutuhkan untuk membantu pendanaan aksi iklim termasuk melalui pemenuhan komitmen sebesar US$100 miliar per tahun yang hingga saat ini masih belum terpenuhi," kata Sri Mulyani dikutip Senin, 26 Juni 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Photo :
  • Anisa Aulia/VIVA.

Sri Mulyani mengatakan, saat ini banyak negara berkembang memiliki keterbatasan dalam pendanaan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sistem keuangan global termasuk bank pembangunan multilateral dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan terutama untuk negara berkembang.

Di samping itu jelas dia, diperlukan antisipasi dampak perubahan iklim dengan intensitas lebih tinggi yang berbahaya dan mengakibatkan kehilangan dan kerusakan baik pada alam maupun manusia.

"Berbagai upaya dan antisipasi yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapasitas bank pembangunan multilateral dan lembaga keuangan, termasuk memprioritaskan fasilitas hibah dan concessional financing lainnya," jelasnya.

Perubahan iklim: usai gelombang panas, hujan es deras melanda Swiss, Juli 2022

Photo :
  • Instagram @climate_collapse
Daging Wagyu hingga Golongan Listrik 3.500 VA ke Atas Bayar PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Januari 2025

Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron menyampaikan pesan bahwa dunia membutuhkan gebrakan keuangan publik. Hal itu karena sistem keuangan global saat ini dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk penanganan tantangan global.

"Para pembuat kebijakan dan negara-negara diharapkan tidak mengembangkan kebijakan untuk mempertandingkan antara upaya mengentaskan kemiskinan dengan upaya melindungi planet, karena kedua upaya tersebut seharusnya berjalan beriringan," ujarnya.

Komisi XI DPR Sebut PPN 12% Bisa Dongkrak Pendapatan Negara hingga Rp70 Triliun
[dok. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, di acara Peringatan Hari Anti-korupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Selasa, 17 Desember 2024]

OJK Minta Perbankan Blokir 10 Ribu Rekening yang Terlibat Judi Online

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar melaporkan, sampai November 2024 OJK telah menghentikan hingga 3.240 entitas keuangan ilegal.

img_title
VIVA.co.id
17 Desember 2024