Ingin Sejahterakan Pegawainya, Dirjen Imigrasi Siap Perjuangkan Tunjangan Rumah di Perbatasan
- VIVA/Yandi Deslatama
Tangerang – Pegawai imigrasi akan diberi tambahan kelayakan hidup oleh Silmy Karim, selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham. Dia mengaku pernah melihat langsung, ada pegawainya yang tidak memiliki rumah saat bertugas di di Nunukan yang berbatasan dengan Malaysia.
"Sampai saya ke Nunukan, itu kan perbatasan di mana sangat memprihatinkan. Mereka (pegawai Imigrasi) tidak ada rumah," ujar Dirjen Imigrasi Silmy Karim, di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dikutip Kamis, 22 Juni 2023.
Mantan Dirut PT Krakatau Steel itu akan menempuh pengadaan rumah atau tempat tinggal bagi pegawai imigrasi. Menurutnya, jika kebutuhan primer dapat terpenuhi, bisa berpengaruh terhadap pelayanan keimigrasian.
Jika pun belum mampu memberikan rumah dinas, setidaknya pegawai imigrasi bisa mendapatkan tunjangan sewa tempat tinggal.
"Kalau seandainya tidak diberikan rumah, paling tidak diberikan tunjangan sewa rumah. Ini lah yang saat ini diperlukan untuk memperbaiki kinerja, dengan sediakan sarana prasarana yang baik, yang cukup sehingga bisa bekerja dengan tenang," terangnya.
Ilustrasi WNA di Imigrasi
- ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Pentingnya kesejahteraan pegawai imigrasi, bisa mempengaruhi kinerja mereka terhadap pelayanan masyarakat. Silmy membandingkan dengan pegawai Kemenkeu TNI maupun Polri yang diberikan tunjangan penjagaan perbatasan. Maka, pegawainya pun bisa mendapatkan hal serupa.
"Peningkatan kesejahteraan pegawai ini penting. Kalau setelah kita bandingkan dengan Kementerian Keuangan seperti pajak atau bea cukai, kemudian di kepolisian atau TNI, itu ada tunjangan kemahalan, tunjangan perbatasan, kemudian ada insentif dalam konteks upah pungut. Di sini (imigrasi) tidak, dan kita belum merasakan itu," jelasnya.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Muhammad Tito Andrianto mendukung upaya yang akan dilakukan Silmy Karim. Dia berharap tunjangan itu dapat terealisasikan untuk meningkatkan kualitas terhadap layanan publik.
"Apa yang disampaikan oleh pak Dirjen Imigrasi sangat didukung oleh kami (Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta). Kami berharap tunjangan ini dapat cepat direalisasikan," kata Tito, ditempat yang sama.
Pengacara Perempuan Asal Brasil Dideportasi Karena Buka Praktik Prostitusi, Dibayar Rp 7 Juta
Jadi PSK di Bali dengan Bayaran Rp 7.800.000 Sekali Ketemu Pelanggan, Pengacara Asal Brasi
