Menteri Trenggono Sebut Negara Bisa Kantongi Rp 1.000 Triliun dari Hasil Sedimentasi Laut
- VIVA
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, negara bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp 1.000 triliun dari hasil sedimentasi laut yang ada di Indonesia. Saat ini, lanjut dia, banyak dilakukan reklamasi yang diperkirakan kebutuhan bahannya mencapai 200 miliar kubik.
Menurutnya, kebutuhan reklamasi dapat dipenuhi menggunakan hasil sedimentasi. Sedimentasi di laut bisa menyebabkan laut menjadi dangkal dan menutupi terumbu karang.
"Terumbu karang pada ketutup, saya tanya berapa potensi sedimentasi di laut, tanya ahli, lebih 150 miliar. Ini (sedimentasi) bisa digunakan berbagai macam salah satunya untuk reklamasi, kalau limbahnya pasir lalu ada lumpur itu bisa digunakan untuk reklamasi," kata Trenggono dalam pertemuan bersama Pemimpin Redaksi media, dikutip Rabu, 21 Juni 2023.
Rp 1.000 Triliun untuk Hitungan untuk 20 Miliar Kubik
Saat sampai di Pulau Peucang, wisatawan akan disambut dengan hamparan pasir putih dan air laut yang biru dan jernih.
- indonesia-tourism.com
Trenggono menuturkan, berdasarkan perhitungan pihaknya dari kebutuhan reklamasi yang mencapai 20 miliar kubik jika dilakukan pemungutan negara akan memperoleh keuntungan yang besar.
"Kalau gitu kita pungut aja pembiayaannya. Kalau 20 miliar kubik, kalau setiap satu per kubik saya kenakan Rp 50 ribu, Rp 1.000 triliun kita menerima dan ini sah, ini adalah pendapatan negara," ujarnya.
Ekspor Sedimentasi Juga Dilakukan di Australia dan Jerman
Trenggono menjelaskan, ekspor sedimentasi juga sudah dilakukan di beberapa negara seperti Australia dan Jerman.
"Kalau besar jumlahnya kalau diekspor kita cek, negara-negara ada enggak yang ekspor. Australia ekspor, Jerman ekspor semua pada ekspor ,kenapa kita enggak ekspor kalau dalam negeri sudah tercukupi," ujarnya.
Dia melanjutkan, untuk potensi sedimentasi Indonesia tercatat ada di beberapa titik, yakni Aceh, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Selat Sunda, hingga Timur Indonesia.
DPR Minta Pemerintah Tak Andalkan PPN untuk Dongkrak Pendapatan Negara
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menantang pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) demi meningkatkan pendapatan negara.
