ESDM Gandeng Hitachi Energy Kembangkan Teknologi Energi Hijau
- Dok. ESDM
Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Hitachi Energy guna mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut pertemuan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dengan Chief Executive Energy (CEO) Global Hitachi Energy, Mr. Claudio Facchin, di Zurich, Swiss, pada bulan Januari 2023 lalu.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif memprediksi, pada tahun 2060 kebutuhan listrik Indonesia mencapai 1.942 TWh. Dalam upaya memenuhinya, pemerintah pun telah membuat roadmap pembangunan pembangkit tenaga listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 700 GW, hingga tahun 2060 mendatang.
"Untuk mencapai hal tersebut, kami membutuhkan dukungan dari segi teknologi, industri, dan infrastruktur dari seluruh pemangku kepentingan," kata Arifin dalam keterangannya, Rabu, 21 Juni 2023.
Menteri ESDM Arifin Tasrif.
- Dokumentasi Kementerian ESDM.
Arifin menambahkan, tantangan besar dalam penyediaan tenaga listrik EBT adalah infrastruktur kelistrikan, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber energi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.
Karenanya, pemerintah juga sudah menyiapkan program nasional supergrid, untuk menyambungkan antar pulau khususnya di pulau-pulau besar di Indonesia. "Sekarang kami sedang berusaha menyambungkan dari Pulau Sumatera Bagian Utara ke Pulau Jawa Bagian Timur," ujarnya.
Arifin mengatakan, untuk mempercepat program tersebut, diperlukan kolaborasi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder baik nasional maupun internasional.
"Salah satunya adalah dengan Hitachi Energy, sebagai salah satu perusahaan yang memiliki teknologi dan transformasi digital yang diperlukan untuk mempercepat transisi energi," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, CEO Hitachi Energy, Claudio Facchin mengatakan, pihaknya sangat mendukung pemerintah untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana, percepatan transisi energi merupakan kunci menuju net-zero emission (NZE) dan mengatasi masalah darurat iklim.
"Area fokus dari kolaborasi teknis ini mencakup integrasi energi terbarukan, interkonektor, kualitas daya, teknologi Grid Edge, serta solusi digital untuk menangani kesulitan pasokan dan permintaan listrik yang baru," ujarnya.
Diketahui, pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor energi sebesar 358 juta ton CO2 atau 12,5 persen dengan kemampuan sendiri, atau 446 juta ton CO2 atau 15,5 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030 sesuai dokumen National Determined Contribution ( NDC). Selain itu, pemerintah juga menargetkan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
