36 Unit Rumah Menteri di IKN Habiskan Rp 520 Miliar, Begini Progres Pembangunannya

Desain Sekretariat Presiden di IKN Nusantara.
Sumber :
  • Dokumentasi Waskita Karya.

Jakarta - Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, realisasi pembangunan fisik rumah tapak menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun anggaran 2023 baru sebesar 11,45 persen.

Mulai dari Sekarang! 9 Tips Mudah Menghemat Uang untuk Ibu Rumah Tangga

Direktur Jenderal Perumahan, Iwan Suprijanto mengatakan untuk rumah tapak menteri ditargetkan sebanyak 36 unit dengan total anggaran Rp 520,46 miliar melalui Multiyears Contract (MYC) 2022-2024.

"Pembangunan rumah jabatan menteri itu ada 36 unit dengan total Rp 520 miliar, di mana anggaran tahun 2023 sebesar Rp 335 miliar. Jadi ini diselesaikan secara MYC di 2022-2024," kata Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI, Selasa, 13 Juni 2023.

Strategi Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi Realisasikan Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu

Iwan mengatakan, realisasi secara keuangan baru sebesar 15 persen. Sedangkan realisasi dari progres fisik sebesar 11,45 persen.

Sementara itu, untuk hunian para Aparatur Sipil Negara (ASN) baik TNI/Polri alokasi pagu anggaran sebesar Rp 9,4 triliun secara MYC untuk 2023-2024.

TASPEN Salurkan Dukungan Untuk Korban Tsunami Aceh Lewat Program Pensiun Yatim Piatu

Seorang pekerja sedang mengawasi pembangunan proyek perumahan pekerja konstruksi yang nanti digunakan untuk pekerja membangun infrastruktur di IKN, Penajam Paser Utara.

Photo :
  • Antara

"Kami ditugaskan untuk membangun rumah susun hunian ASN dan Hankam di IKN sebanyak 47 tower dengan pagu anggaran 9,4 triliun secara MYC tahun 2023-2024," ujarnya.

Iwan menuturkan, pada tahun 2023 alokasi anggaran sebesar Rp 3,7 triliun. Di mana saat ini sedang dalam proses tender, dan diperkirakan terkontrak pada awal Juli 2023.

"Yang pembangunannya dengan segala pertimbangan akan menggunakan teknologi pracetak modular, dan sebisa mungkin mengembangkan volumetrik untuk dibangun di sana. Karena lebih banyak membangun konvensional dengan pertimbangan sumber daya agar tidak rebutan dengan Cipta Karya," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya