Luhut Akui Terpaksa Tunjuk Bule Awasi Proyek IKN, Ini Alasannya
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menunjuk warga negara asing (WNA) alias bule, untuk menjadi pengawas proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Luhut mengaku terpaksa menunjuk bule sebagai pengawas agar proyek pembangunan IKN dapat berjalan sesuai rencana dan kualitasnya terjamin. Penunjukan bule sebagai pengawas juga sudah dilaporkan Luhut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kualitas pekerjaan menjadi kunci. Saya lapor ke Presiden, pengawas secara terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule untuk kualitas. Jadi, jangan sampai Istana Presiden jadi tapi kualitasnya tidak bagus," kata Luhut saat mengikuti rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jumat, 9 Juni 2023.
Luhut mengatakan, pihaknya saat ini tengah mengidentifikasi insentif hingga pengembangan modal status tanah di IKN. Ia menargetkan, persoalan ini dapat rampung pada 27 Juli 2023.
Jika persoalan ini selesai, timnya kata Luhut akan melanjutkan dengan identifikasi harga tanah, proses pembelian hingga investor yang akan masuk. Sejauh ini, Luhut mengklaim beberapa negara di Timur Tengah tertarik dengan proyek pembangunan IKN ini.
"Ini yang sedang kita selesaikan sekarang. Saya kejar agar 27 Juli target harus selesai dengan targetnya berapa, harganya bagaimana. Kemudian siapa yang mau beli dan siapa mau masuk. Itu semua akan bisa kita lakukan," jelas Luhut.
"Jadi kerja sama ini sekarang kita buka, beberapa negara di Middle East yang juga akan masuk ke kita," sambungnya.
Tak hanya itu, Luhut juga menyebut pihaknya sempat mempromosikan proyek pembangunan IKN ini ke Singapura. Hasilnya, proyek ini mendapatkan antusiasme yang tinggi. Ia pun berharap agar tahun 2024 mendatang, kegiatan upacara 17 Agustus dapat terlaksana di IKN.
"Kemarin di Singapura kita jualan mengenai ini (IKN) dan mereka sangat antusias dan semua masuk. Kita harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana," tandas Luhut.
Kemendag Rilis Aturan Baru soal Perdagangan Antarpulau, Pelaku Usaha Diwajibkan Lakukan Ini
Kementerian Perdagangan berupaya meningkatkan tata kelola perdagangan antarpulau dan pengawasan distribusi barang.
