Profil Blok Wabu, Gunung Emas dengan Potensi Ratusan Triliun dalam Konflik Luhut vs Haris-Fatia

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berseteru dengan dua aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Di pengadilan, Luhut menuntut Haris-Fatia dalam kasus pencemaran nama baik yang menjadikan keduanya sebagai terdakwa.

Awal mula kasus pencemaran nama baik itu berasal dari sebuah video YouTube berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya! Jendral BIN Juga Ada!!NgeHAMtam'. Dimana, isinya membahas kajian cepat dari Koalisi Bersihkan Indonesia, yang berjudul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'.

Dalam video itu, Haris dan Fatia membahas sebuah perusahaan bernama PT Tobacom Del Mandiri, yang disebut bermain bisnis tambang di Papua yakni di Blok Wabu. Dia menyebut perusahaan itu adalah anak usaha Toba Sejahtra Group, yang merupakan perusahaan besutan Luhut. 

"Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtra Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), The Lord, Lord Luhut. Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini," kata Fatia dalam video tersebut.

Luhut pun membantah hal tersebut di persidangan. Luhut berkali-kali menegaskan sudah mundur dari Toba Sejahtra dan tidak mengurusi bisnis perusahaan sejak tahun 2015, persisnya semenjak menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebenarnya, seberapa besar potensi kandungan emas yang ditaksir berada di Blok Wabu tersebut, sehingga menjadi sorotan sejumlah pihak terkait aktor-aktor yang diduga bermain dalam hal pengelolaannya?

Hasil Eksplorasi PT Freeport Indonesia

Dilansir dari berbagai sumber, Blok Wabu disebut-sebut sebagai 'gunung emas' yang belum terjamah di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Berdasarkan hasil eksplorasi PT Freeport Indonesia (PTFI), dikatakan bahwa potensi sumber daya emas yang ada di Blok Wabu mencapai sebesar 8,1 juta troy ounce.

Jika dihitung dengan harga emas saat ini, US$1.964,52 per troy ons maka potensi nilai sumber daya emas di blok mencapai US$15,9 miliar atau sekitar Rp 236,03 triliun.

Blok tambang yang sebelumnya merupakan wilayah tambang PTFI itu akhirnya dilepas, karena Freeport Indonesia mengaku ingin fokus menggarap tambang Grasberg, Papua. Sehingga, terbitlah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan disepakati bahwa Blok Wabu dikembalikan ke negara yakni Kementerian ESDM pada tahun 2018 silam.

Di sisi lain, holding perusahaan tambang Mining and Industry Indonesia (MIND ID) juga menyampaikan, tambang terbuka Blok Wabu memiliki potensi emas yang diperkirakan mencapai 8,1 juta ounces. Berdasarkan hasil penghitungan sumber daya pada tahun 1999, untuk kategori measured, indicated, dan inferred, terdapat sekitar 117,26 juta ton dengan average 2,16 gram per ton emas.

Hal lainnya adalah bahwa Pemerintah Papua sendiri sebelumnya juga sempat merekomendasikan agar Blok Wabu dikelola oleh MIND ID, supaya para perusahaan daerah dapat berpartisipasi dalam pengelolaan blok tambang eks Freeport Indonesia itu. Mereka mengaku tidak ingin menunggu hingga puluhan tahun lagi untuk bisa terlibat dalam proyek tambang di daerahnya sendiri, yakni di Blok Wabu, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Karena itu, dengan adanya potensi dan dukungan dari Pemerintah Papua itu, MIND ID dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pun sudah menyatakan minatnya dan mengaku siap untuk mengelola Blok Wabu tersebut. Terlebih, Antam sebagai anak perusahaan MIND ID pun telah menyatakan komitmennya, untuk menggandeng badan usaha milik daerah (BUMD) apabila mereka dipercaya untuk pengelola Blok Wabu.

Bantahan Lengkap Luhut soal Tudingan Tersebut di Persidangan

Sebelumnya, Luhut menyampaikan bantahan saat bersaksi untuk kedua terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta, Kamis, 8 Juni 2023. Luhut berkali-kali menegaskan sudah mundur dari Toba Sejahtra dan tidak mengurusi bisnis perusahaan sejak tahun 2015, persisnya semenjak menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sejak di pemerintahan, saya mengundurkan diri dari semua kegiatan perusahaan dan saya serahkan sepenuhnya kepada CEO-nya," tegas Luhut di persidangan. Namun demikian, ia menegaskan masih memiliki kendali atas perusahaan tersebut karena kepemilikan mayoritas saham. 

Selanjutnya, manajemen di Toba Sejahtra dipimpin seorang CEO bernama Nana Naiborhu. Ia menegaskan telah mempercayakan semua urusan perusahaan tersebut kepada Nana dan tak ikut campur lagi soal PT Toba Sejahtra karena fokus di pemerintahan.

Tuduhan keterlibatan perusahan Luhut dalam bisnis tambang di Intan Jaya berawal dari beredarnya dokumen siaran pers tanggal 12 Oktober 2016 yang menyampaikan pemberitaan adanya kerja sama West Wits Mining dengan Tobacom Del Mandiri untuk proyek Derewo Gold River di Papua. 

Tobacom memberikan sertifikat untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) Derewo dan izin kehutanan, serta mengelola akses dan keamanan lokasi. Tobacom yang direkturnya adalah purnawirawan TNI Paulus Prananto, disebut merupakan bagian dari grup perusahaan PT Toba Sejahtera yang dimiliki Luhut.

"..yang kemudian saya jelas tadi, dan sudah dibantah oleh Bu Nana bahwa itu (Tobacom Del Mandiri) bukan bagian dari kita," kata Luhut. 

Dia menegaskan surat bantahan itu dikirimkan ke West Wits Mining dan PT Madinah Qurrata'ain, anak perusahaan West Wits Mining pemilik konsesi tambang di Intan Jaya, pada sekitar tahun 2017-2018. 

Toba Sejahtra meminta agar namanya dibersihkan dari daftar kerja sama itu. Perusahaan milik Luhut mengklaim tidak mau dikaitkan apalagi dilibatkan dengan bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. "Kita tidak pernah minta jadi bagian itu," tegasnya

Luhut Tak Tahu Proyek Tersebut

Luhut berdalih tidak tahu-menahu soal proyek Derewo Gold River di Papua. 'Gunung emas' yang dikenal Blok Wabu diketahui menyimpan potensi sumber daya emas sebesar 8,1 troy ounce.

Blok tambang yang berada di Kabupaten Intan Jaya itu sebelumnya dimiliki Freeport Indonesia. Sejak 2018, tambang emas Blok Wabu itu dikembalikan ke negara dan konon tambang emas itu ingin digarap perusahaan Luhut. 
 
"Saya dengar laporan macam-macam, tapi oleh Ibu Nana dan Hedi, legal kami, itu sudah diketahui, makanya mereka nulis surat 2017-2018 membersihkan itu semua.  Kami ndak mau, bahwa ada orang yang ngaku-ngaku saya ndak tahu, pokoknya intinya kami ndak mau ada itu, itu sejak 2017," ujar Luhut membantah

"Karena perintah saya tidak ada Toba Sejahtra berbisnis di pemerintah, sejak saya masuk di pemerintahan," tegasnya mengulang bahwa perintah itu sudah dia sampaikan sejak tahun 2015

Lebih jauh, Luhut blak-blakan menyebut ada pihak yang ingin menyeret Toba Sejahtra terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya. Luhut kembali menegaskan bahwa PT Tobacom Del Mandiri bukan anak perusahaan dari Toba Sejahtra Group, perusahaan yang dia rintis sejak 2004. 

"Yang saya tahu kemudian berjalan di-brief, ada orang yang mau coba ajak kita masuk, mereka (manajemen Toba Sejahtra) tidak mau karena perintah saya tadi. Jadi direksi tidak setuju untuk dicantumkan, sampai ke stock exchange di Australia mereka tulis surat tidak ingin dimasukan itu, saya kira clear," bebernya.

Distribusi Logistik Pilkada di 9 Wilayah Papua Hampir Rampung, Dua Kabupaten Pakai Helikopter

KPU Papua Akui Logistik Pilkada di 9 Kabupaten/Kota Papua 95 Persen Terdistribusikan

VIVA.co.id

26 November 2024