Momen saat Eddy Soeparno DPR Semprit Bos Smelter China Gegara Tak Bisa Bahasa Indonesia

Eddy Soeparno.
Sumber :
  • VIVA/ Reza Fajri.

Jakarta - Komisi VII DPR RI melakukan Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan bos perusahaan smelter nikel, yang banyak berasal dari China. Pada RDP itu, Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno menegur pengusaha smelter karena tidak bisa berbicara dalam bahasa Indonesia.

Saat awal rapat berlangsung, Eddy meminta para pengusaha untuk memperkenalkan diri. Hingga pada saat bos PT Obsidian Stainless Steel memperkenalkan diri.

Bos Obsidian Stainless Steel saat awal meminta maaf karena dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Dia menuturkan, akan berbicara menggunakan bahasa Inggris.

Pansus Haji DPR Geruduk Gedung Siskohat Kementerian Agama, Apa yang Dicari?

Sekjen

Photo :
  • 1448409


Eddy pun, bertanya kepada bos Obsidian Stainless Steel  itu apakah dia memiliki seorang penerjemah. Pengusaha itu mengatakan bahwa dia memiliki translator di lantai dua.

"Ini adalah sidang parlemen resmi dan semua sidang parlemen dilakukan dalam bahasa Indonesia. Ini adalah aturan," kata Eddy menggunakan bahasa Inggris dikutip, Jumat, 9 Juni 2023.

"Jadi Anda harus diwakili oleh seseorang yang dapat berbicara dalam bahasa Indonesia. Kami akan menunggu presentasi Anda jadi harap orang (penerjemah) Anda hadir di ruangan ini," tegasnya.

Selain itu, pada rapat dengar pendapat tersebut juga diketahui terdapat dua pengusaha yang tidak hadir. Eddy mengatakan, hal itu menjadi catatan DPR, bahkan salah satu pengusaha yang tidak hadir nantinya akan dipanggil ke DPR.

Pihak Harvey Moeis Ungkap Fakta di Balik Kerja Sama PT Timah dan Smelter

Sekjen

Photo :
  • 564324

Merespons itu, anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto mengungkapkan kejengkelan karena ada pengusaha smelter yang tidak hadir dalam rapat.

"Izin pimpinan harus tegas kita pimpinan, kalau begini terus repot kita. Marwah kita jatuh pak, dilecehkan, yang diundang tak mau hadir, nggak jelas, kita harus tegas pak," ujarnya.

Punya Atasan yang Dikit-Dikit Marah dan Dikit-Dikit Baperan Harus Apa?
Panen tembakau petani Indonesia. (ilustrasi)

DPR Murka tak Dilibatkan Kemenkes dalam Menyusun PP Kesehatan Mengenai Produk Tembakau

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 mengenai produk tembakau.

img_title
VIVA.co.id
5 September 2024