IDSurvey Ungkap Pentingnya RI Masuk Whitelist Guna Dongkrak Kinerja Ekspor-Impor
- Dokumentasi IDSurvey.
VIVA Bisnis – PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai induk Holding BUMN IDSurvey, meminta kepada seluruh stakeholders industri pelayaran Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan performa kapal niaga berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri. Hal itu untuk mendukung peningkatan kinerja ekspor dan impor.
Direktur Utama IDSurvey Arisudono Soerono mengatakan, peningkatan kualitas itu harus dilakukan guna mempertahankan posisi whitelist atau daftar putih pada kapal-kapal berbendera Indonesia.
“Perlu kita sadari bahwa akan ada manfaat besar bagi kita jika Indonesia berada di posisi whitelist seperti sekarang ini. Sebab, posisi tersebut akan mendukung peningkatan kinerja logistik nasional dan ekspor/impor,” kata Arisudono dalam keterangannya Jumat, 2 Juni 2023.
Arisudono menuturkan, dengan peningkatan kinerja tersebut, maka akan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional khususnya ekonomi maritim.
Industri pelayaran di Indonesia
- VIVA.co.id/Tudji Martudji
“Untuk itu, perlu kita pertahankan dan tingkatkan baik performa keselamatan maupun keamanan kapal-kapal berbendera Indonesia,” jelasnya.
Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi anggota organisasi Port State Control (PSC) di area Asia-Pasifik yang dikenal dengan nama Tokyo MoU. Berdasarkan Annual Report Tokyo MoU, Indonesia mengalami peningkatan kategori menjadi whitelist dalam kurun waktu 3 tahun dan Indonesia telah dinyatakan masuk kategori whitelist dalam Annual Report sejak 2020 sampai 2022.
“Oleh karenanya, diperlukan penanganan segera agar dapat mempertahankan kategori whitelist pada kapal-kapal berbendera Indonesia. Bersama seluruh stakeholders, kita bisa meningkatkan kualitas kapal yang berlayar ke luar negeri, terutama Singapura,” terangnya.
Ia juga menambahkan, kedua upaya tersebut perlu dilakukan untuk menjaga nama baik kapal-kapal berbendera Indonesia, serta menjaga preferensi pelaku bisnis Internasional terhadap perusahaan-perusahaan pelayaran Indonesia.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hukum Laut Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Okto Irianto mengungkapkan, Indonesia harus mempertahankan prestasi yang sudah masuk dalam kategori whitelist.
“Saya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat karena telah berhasil mencapai salah satu tujuan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo terkait kapal berbendera Indonesia, yaitu tidak lagi backlist melainkan whitelist. Untuk itu, kita perlu mempertahankan pencapaian kita dan salah satu caranya dengan mengutamakan BKI sebagai pilihan saat survey kapal," ujarnya.
